ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN INFLUENCER DALAM MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Herlan, Tamara Agatha (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN INFLUENCER DALAM MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (430kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (338kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (355kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (250kB)

Abstract

Perkembangan media sosial telah menciptakan fenomena baru dalam strategi pemasaran, yaitu melalui peran influencer (pemengaruh) yang mampu memengaruhi opini publik dan perilaku konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit influencer (pemengaruh) yang melakukan overclaim atau klaim berlebihan terhadap suatu produk yang diiklankan, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum influencer (pemengaruh) dalam melakukan pengiklanan di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum atas praktik overclaim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer (pemengaruh) dikategorikan sebagai pelaku usaha apabila menerima imbalan atau keuntungan dari aktivitas promosi, sehingga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Influencer (pemengaruh) berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Praktik overclaim melanggar prinsip tersebut dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur tanggung jawab influencer (pemengaruh) menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar praktik periklanan di media sosial berlangsung secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kata Kunci: influencer (pemengaruh) , Media Sosial, overclaim, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Hukum / The rapid development of social media has introduced a new marketing strategy through the role of influencer, who have the power to shape public opinion and influence consumer behavior. However, in practice, many influencers engage in overclaiming, making exaggerated or misleading statements about products, which can mislead consumers and cause potential harm. This study aims to analyze the legal obligations of influencers in advertising on social media under Indonesian legislation, particularly in relation to overclaim practices. This research employs a normative juridical method, focusing on statutory regulations, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that influencers may be categorized as business actors if they receive compensation or benefits from promotional activities, thus falling under the scope of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. influencers are legally obliged to provide accurate, clear, and non-misleading information. overclaim practices violate these obligations and may result in administrative, civil, or even criminal sanctions according to existing laws. Furthermore, the lack of specific and binding regulations addressing influencer responsibilities highlights the need for legal reform to ensure that advertising practices on social media are fair, transparent, and accountable. Keywords: influencer, social media, overclaim, consumer protection, legal obligation

Actions (login required)

View Item