Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)

Lamsar, Yosua (2025) Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (451kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (394kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (296kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)

Abstract

Terdapat suatu metode pembuktian yang tidak lazim pada perkara pidana yaitu pembalikan beban pembuktian sehingga perlu adanya pengaturan khusus. Dalam pelaksanaan hukum acara TPPU, pembuktian ini diatur dalam pasal 77 dan pasal 78 UU PP TPPU. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ideal dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang kemudian bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam putusan pengadilan. Penelitian dengan jenis normatif ini dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, serta kasus. Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer: UU PP TPPU, KUHAP, “Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk” lalu penulis menggunakan bahan-bahan hukum dari buku serta jurnal Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam UU PP TPPU tidak ideal karena pengaturannya sangat sederhana dibanding dengan pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor. Selain itu pelaksanaan pembalikan beban pembuktian dalam kasus tidak berjalan baik. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dasar terkait mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam TPPU. / Reversing the burden of proof is one of the methods of proof that is unusual in criminal cases so that special arrangements are needed. In the implementation of the procedural law for the crime of money laundering, the reversal of the burden of proof is regulated in articles 77 and 78 of “Law Number 8 of 2010 (TPPU Law)” regarding the Prevention and Elimination of Crimes Associated with Money Laundering. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the ideal reversal of the burden of proof in the crime of fraud and money laundering and how to apply the reversal of the burden of proof in the crime of fraud and money laundering in the Court Decision.The researcher conducted research with a normative type with a legal, historical, and case approach. The data used by the author is secondary data in the form of primary legal materials: TPPU Law, Criminal Procedure Code, “Depok District Court Decision Number: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk” then the author uses legal materials from books and journals The results of this study show that the regulation of reversal of the burden of proof in the TPPU Law is not ideal because the regulation is very simple, different from the regulation in the Corruption Crimina Law. In addition, the application of reversal of the burden of proof in cases did not go well. This research is expected to provide a basic understanding of the mechanism of reversing the burden of proof in money laundering cases.

Actions (login required)

View Item