TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORGANISIR BERUPA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE, BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 779 K/PID.SUS/2024.)

Pantow, Richard Tommy (2025) TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORGANISIR BERUPA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE, BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 779 K/PID.SUS/2024.). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (780kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (477kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (694kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (604kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (522kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (328kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (548kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tindak pidana kejahatan terorganisir yang terjadi melalui penipuan dalam transaksi online yang berkontribusi pada tindak pidana pencucian uang. Fokus utama dari penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, yang memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana kejahatan digital yang melibatkan lintas batas dilakukan secara sistematis oleh kelompok pelaku yang terorganisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengadopsi teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai landasan analisis, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komperatif untuk menilai efektivitas hukum positif dalam menangani kejahatan semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu merespons dinamika kejahatan terorganisir transnasional di ranah siber, khususnya dalam hal integrasi antara penegakan hukum pidana dan upaya pemberantasan pencucian uang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ini melibatkan penggunaan identitas yang tidak valid, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta perputaran dana antar negara yang menyulitkan proses pelacakan. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung menjadi preseden signifikan dalam membuktikan hubungan antara penipuan daring dan tindak pidana pencucian uang, serta dalam memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir yang berdampak besar pada sistem keuangan nasional."/"This study examines the criminal offense of organized crime in the form of fraud in online transactions, which contributes to the offense of money laundering. The primary focus of the research is Supreme Court Decision Number 779 K/Pid.Sus/2024, which provides a clear depiction of how transnational digital crimes are systematically perpetrated by organized criminal groups. The research adopts a normative juridical method, utilizing Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement and Lawrence M. Friedman’s legal system theory as the analytical framework, complemented by statutory and comparative approaches to assess the effectiveness of positive law in addressing such crimes. The objective of this study is to evaluate the responsiveness of the Indonesian legal system to the dynamics of transnational organized cybercrime, particularly in integrating criminal law enforcement with anti-money laundering efforts. The findings indicate that these crimes involve the use of falsified identities, the exploitation of communication technologies, and cross-border fund transfers that complicate tracing efforts. In this context, the Supreme Court decision sets an important precedent in establishing the nexus between online fraud and money laundering, as well as reinforcing the application of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. This research recommends regulatory reforms that are more responsive to the evolution of digital crime, and calls for enhanced cross-sectoral and international cooperation to strengthen the effectiveness of law enforcement against organized crime that poses significant threats to the national financial system.

Actions (login required)

View Item