PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

SILALAHI, LAMGOK HERYANTO (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA. S2 thesis, PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BABI) Bab_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (606kB)
	Text (BABII) Bab_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (655kB)
	Text (BABIII) Bab_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (655kB)
	Text (BABIV) Bab_IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (655kB)
	Text (BABV) Bab_V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB)
	Text (DaftarPustaka) Daftar_Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (496kB)

Abstract

Kejahatan korporasi telah menjadi isu penting di tengah pesatnya perkembangan ekonomi global, di mana korporasi tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendesak. Di Indonesia, perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi tersebut, serta meninjau penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan korporasi. Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Teori Keadilan Restoratif sebagai dasar analisis. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menyoroti bagaimana korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya, sementara Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menawarkan mekanisme alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada perbaikan, bukan semata-mata pada hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data sekunder seperti undang-undang, jurnal, dan teori hukum digunakan sebagai bahan analisis. Fokus utama terletak pada bagaimana penerapan KUHP Nasional dapat mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih adil dan proporsional. Selain itu, penelitian ini juga meneliti efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam konteks kejahatan korporasi, serta bagaimana mekanisme ini dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penanganan tindak pidana korporasi. Upaya dalam mencapai keadilan restoratif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi, seperti melalui pembayaran kompensasi, pemulihan lingkungan, dan dialog antara korban dan pelaku. Pendekatan lebih efektif dibanding pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman. Penelitian ini mengungkap tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam mengidentifikasi tanggung jawab pengurus di dalam struktur korporasi serta memastikan bahwa korporasi benar-benar memenuhi kewajiban pemulihan. Pembaruan dalam hukum acara pidana diperlukan untuk mengakomodasi penerapan keadilan restoratif dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif. Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum pidana, KUHP Nasional

Actions (login required)

View Item