Pengaruh Kebijakan Terhadap Prinsip Perlakuan yang sama dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing di Indonesia

Purboyo, Panji (2025) Pengaruh Kebijakan Terhadap Prinsip Perlakuan yang sama dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarISiAbstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (593kB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (359kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (378kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)
	Text (DaftarPustaka) Daftarpustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (268kB)

Abstract

Pemberian hak istimewa kepada investor asing dalam sektor tertentu dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat. Investor asing mungkin tidak memiliki kepedulian yang sama terhadap hak-hak masyarakat lokal seperti pengusaha lokal. Regulasi terkait pemberian hak istimewa kepada investor asing di Indonesia seringkali tidak jelas dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan. Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Peneliti menggunakan pendekatan perundang­undangan (satute approach) dikarenakan, pendakan ini akan digunakan untuk mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum pada penelitian ini. Sebagai kesimpulan, Pertama Pengaturan terkait pemberian Hak Istimewa kepada Investor asing di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pengaturan tersebut memberikan fasilitas-fasilitas kepada investor asing khususnya hak istimewa. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya efektif sehingga adanya kekhawatiran terhadap kepastian hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem hukum dan pengaturan investasi perlu dilakukan agar Indonesia dapat menjadi tujuan utama bagi para penanam modal. Kedua, Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip NT dan MFN dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 6 ayat (1) UU PM menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap keadilan hukum dalam hal ini terdapat kata "perlakuan yang sama" yang artinya setiap investor atau penanam modal yang berasal dari manapun baik dalam negeri maupun asing mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak dibeda-bedakan. Maka sudah jelas terlaksananya Non Discrimination Principle. Kata Kunci : Hak lstimewa, Investasi Asing, Asas Perlakuan yang sama. / Granting privileges to foreign investors in certain sectors may potentially violate human rights, such as the right to land and a healthy environment. Foreign investors may not have the same concern for the rights of local communities as local entrepreneurs. Regulations related to granting privileges to foreign investors in Indonesia are often unclear and subject to different interpretations. This can lead to legal uncertainty and potential abuse. The thesis preparation process employs normative juridical research, also known as the normative legal research method. Normative legal research is the process of finding a regulation, principle, or legal doctrine to solve a problem. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. Researchers use a statutory approach (satute approach) because this approach will be used to find out all the laws and regulations related to the legal topics in this study. In conclusion, Firstly, the regulation related to the granting of privileges to foreign investors in Indonesia is contained in Indonesian laws and regulations, especially in Law Number 25 of 2007 concerning capital investment. The regulation provides facilities to foreign investors, especially privileges. The regulation has not been fully effective, so there are concerns about its legal certainty. This indicates the need for reforms in the legal system and investment arrangements to position Indonesia as the primary destination for investors. Second, Indonesia has implemented the principles of NT and MFN in Law No. 25 of the 2007 Year on Investment (PM Law). Article 6 paragraph (1) of the PM Law affirms that the government is obliged to provide equal treatment to all investors from any country conducting investment activities in Indonesia, in accordance with statutory provisions. Against legal justice in this case, there are the words 'equal treatment' which means that every investor or investor who comes from anywhere, both domestic and foreign, gets equal treatment and is not differentiated. Then it is clear the implementation of the non-discrimination principle. Keywords: p1·il1ilege, foreign investment, Equal Treatment Principle.

Actions (login required)

View Item