ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA

Liawati, Mira Sonia Seba (2025) ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DI INDONESIA DENGAN FILIPINA. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsi) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (348kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (371kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (472kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (526kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (233kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (241kB)

Abstract

Penelitian ini membahas Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di Indonesia dengan Filipina. Berbeda dengan Indonesia yang melepaskan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dari tanggung jawab terhadap pemenuhan hak Tenaga Alih Daya, fokus dari peraturan-peraturan Alih Daya di Filipina mulai dari Labor Code hingga Department Order No. 174 Series of 2017 adalah perlindungan hak Tenaga Alih Daya. Dijaminnya perlindungan hak Tenaga Alih Daya merupakan hal yang terbukti berhasil menjadi landasan bagi Filipina untuk mengembangkan iklim Alih Daya yang sehat dan dapat menjadi salah satu katalis perkembangan ekonomi di Filipina, bahkan di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen pada tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, alih daya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya. Sementara itu, Filipina mengatur alih daya melalui DOLE 174, Republic Act No. 11199 2019 dan perubahannya, serta aturan-aturan terkait yang lebih menekankan pada perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja alih daya dan kepastian hukum bagi para investor. Perlindungan terhadap pekerja alih daya di Filipina lebih terfokus pada hak-hak dasar pekerja dan keselamatan kerja, dengan adanya kebijakan yang mengharuskan perusahaan outsourcing untuk memastikan bahwa pekerja mereka mendapat perlindungan sesuai standar nasional. Kata Kunci: Alih Daya, Outsourcing, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Tenaga Kerja, Pekerja, Buruh, Hukum Ketenagakerjaan Filipina

Actions (login required)

View Item