Peryanto, S.H,, Jerry (2025) TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA CRYPTOCURRENCY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
![]() |
Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran.pdf)
HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
![]() |
Text (BAB_I)
BABI.PDF.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (785kB) |
![]() |
Text (BAB_II)
BABII.PDF.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (784kB) |
![]() |
Text (BAB_III)
BABIII.PDF.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (755kB) |
![]() |
Text (BAB_IV)
BABIV.PDF.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (802kB) |
![]() |
Text (BAB_V)
BABV.PDF.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (576kB) |
![]() |
Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.Pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (618kB) |
Abstract
Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem pembayaran dan investasi. Di Indonesia, tren ini memunculkan berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepastian regulasi, serta efektivitas pengawasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap risiko serta potensi yang ditawarkan oleh aset digital, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency di Indonesia telah diakomodasi dalam UU PPSK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPSK merupakan langkah awal yang penting dalam meletakkan dasar hukum bagi pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia, termasuk terhadap aset kripto. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah cryptocurrency, sejumlah ketentuan dalam UU PPSK memberikan legitimasi bagi OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital. Keberadaan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 juga memperkuat posisi OJK dalam mengatur penyelenggaraan aset digital secara teknis dan substantif. Di sisi lain, peran Bappebti masih penting dalam mengatur pasar fisik aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menyentuh aspek kelembagaan, teknis, dan edukatif. Kedua lembaga ini, meskipun bekerja secara paralel, menunjukkan komitmen yang kuat dalam membentuk ekosistem kripto yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih mengemuka, terutama dalam masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK, belum adanya definisi hukum eksplisit tentang aset kripto, serta minimnya regulasi substantif mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan mekanisme kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, pembentukan undang-undang khusus tentang aset digital, serta peningkatan literasi masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan global. Kata Kunci: Mekanisme Perlindungan; Cryptocurrrency, UU PPSK typhi / The rapid development of digital technology has brought changes in the financial sector, including the emergence of cryptocurrencies as a form of innovation in payment and investment systems. In Indonesia, this trend raises various legal challenges related to consumer protection, regulatory certainty, and the effectiveness of supervision. This research is motivated by the urgent need for an adaptive and responsive legal framework to the risks and potentials offered by digital assets, especially in the context of legal protection for cryptocurrency users. The main issue examined in this study is the extent to which legal protection for cryptocurrency users in Indonesia has been accommodated in the PPSK Law. This research is a normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The data sources used in this study are secondary data obtained from laws and regulations, legal literature, scientific journals, and official documents. The data collection technique is carried out through literature study, while the data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that the PPSK Law is an important first step in laying the legal basis for the supervision of the digital financial sector in Indonesia, including crypto assets. Although it does not explicitly mention the term cryptocurrency, a number of provisions in the PPSK Law provide legitimacy for the OJK to carry out the function of supervision and consumer protection in digital financial services. The existence of OJK Regulation Number 27 of 2024 also strengthens the OJK's position in regulating the implementation of digital assets technically and substantively. On the other hand, the role of Bappebti is still important in regulating the physical market of crypto assets through Bappebti Regulation Number 5 of 2019 which touches on institutional, technical, and educational aspects. These two institutions, while working in parallel, demonstrate a strong commitment to forming a secure, transparent, and sustainable crypto ecosystem. However, challenges still arise, especially during the transition of supervision from Bappebti to OJK, the absence of an explicit legal definition of crypto assets, and the lack of substantive regulations regarding the responsibilities of business actors and compensation mechanisms. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, establish special laws on digital assets, and increase public literacy to create a legal protection system that is comprehensive, fair, and adaptive to global financial technology developments. Keywords: Protection Mechanism; Cryptocurrrency, PPSK Law
Item Type: | Thesis (S2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Subjects: | LAW | ||||||||||||
Divisions: | PROGRAM PASCASARJANA > Magister Ilmu Hukum | ||||||||||||
Depositing User: | Mr Jerry Peryanto | ||||||||||||
Date Deposited: | 23 Jul 2025 07:20 | ||||||||||||
Last Modified: | 23 Jul 2025 07:20 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/19689 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |