Analisis Dampak Hukum dalam Pengangkatan Kepala Daerah untuk Sisa Masa Jabatan: Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Ketatanegaraan

Sitorus, Matthew Nathanael (2025) Analisis Dampak Hukum dalam Pengangkatan Kepala Daerah untuk Sisa Masa Jabatan: Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Ketatanegaraan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftarisi) HalJudulAbstrakDaftartabelDaftarisi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (411kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (501kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (398kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (411kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (158kB)
	Text (Daftar_pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (245kB)

Abstract

Kepala daerah memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah dengan kewenangan yang memengaruhi berbagai aspek kebijakan. Kapasitas dan kompetensinya menjadi faktor utama dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, dalam kondisi tertentu, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, atau pejabat sementara dapat menggantikannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Wakil kepala daerah dapat mengambil alih tugas jika kepala daerah berhalangan tetap atau menjalani masa tahanan. Jika tidak ada wakil, sekretaris daerah menjalankan tugas harian, sementara penjabat kepala daerah ditunjuk jika sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, dengan menggunakan data sekunder seperti bahan hukum primer diantaranya ada UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Serta berbagai buku, jurnal, artikel sebagai bahan hukum sekunder, berikut kamus dan sumber lainnya sebagai bahan hukum tersier. Terbatasnya kewenangan pelaksana tugas kepala daerah sering kali menjadi kendala dalam keberlanjutan pemerintahan daerah. Selain berpotensi menghambat jalannya administrasi pemerintahan, keterbatasan ini juga dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Sehingga diperlukan perhatian merumuskan regulasi yang memastikan efektivitas kepemimpinan daerah dalam kondisi transisi. / Regional heads have a strategic role in local government with authority that affects various aspects of policy. Their capacity and competence are the main factors in determining the direction of government. However, under certain conditions, deputy regional heads, regional secretaries, or temporary officials can replace them in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2014 and Law Number 10 of 2016. The deputy regional head can take over duties if the regional head is unable to remain or serve a period of detention. If there is no deputy, the regional secretary carries out daily duties, while the acting regional head is appointed if the remaining term of office is less than 18 months. This research uses normative legal methods with a case approach, using secondary data such as primary legal materials, including Law Number 10 of 2016, Government Regulation Number 49 of 2008, and Ministerial Home Affairs Regulation Number 4 of 2023. The limited authority of the regional head to perform his duties is often an obstacle in the sustainability of local government. In addition to potentially hindering the course of government administration, this limitation can also open up opportunities for abuse of authority. Therefore, attention is needed to formulate regulations that ensure the effectiveness of regional leadership in transition conditions.

Actions (login required)

View Item