URGENSI PENGATURAN ACARA PENYITAAN UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG KUP

Aruan, Stevanus Herdi Pardamaian (2025) URGENSI PENGATURAN ACARA PENYITAAN UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG KUP. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_DaftarIsi_DaftarGambar_DaftarTabel_DaftarLampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (248kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (237kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (146kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB)

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan acara penyitaan dalam pemulihan kerugian pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam sistem perpajakan Indonesia, penyitaan aset Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan merupakan salah satu langkah penegakan hukum guna memastikan pembayaran pajak yang terutang. Namun, hingga saat ini, mekanisme penyitaan dalam konteks perpajakan belum memiliki pengaturan yang komprehensif dan tegas dalam UU KUP, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kendala dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya pengaturan khusus mengenai prosedur penyitaan dalam hukum perpajakan serta dampaknya terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyitaan dalam berbagai regulasi, termasuk hukum perpajakan dan hukum acara pidana, untuk menilai kesesuaian dan kekurangan dalam UU KUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan acara penyitaan yang rinci dalam UU KUP dapat menghambat proses pemulihan kerugian negara karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai tahapan, pihak yang berwenang, serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang dikenai tindakan penyitaan. Selain itu, perbandingan dengan sistem perpajakan di beberapa negara lain menunjukkan bahwa regulasi yang lebih sistematis dan tegas mengenai penyitaan dapat meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas dalam penegakan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai prosedur penyitaan dalam UU KUP sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Regulasi yang lebih tegas dapat memperkuat otoritas fiskus dalam menindak pelanggaran pajak tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, pembentukan aturan khusus dalam UU KUP mengenai mekanisme penyitaan, baik dari segi prosedural maupun kelembagaan, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak. Kata Kunci : penyitaan, pemulihan kerugian negara, UU KUP, penegakan hukum perpajakan, kepastian hukum / This study examines the urgency of regulating seizure procedures for recovering state revenue losses under the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP). In Indonesia’s taxation system, the seizure of taxpayer assets due to tax violations is a legal enforcement measure to ensure tax obligations are met. However, the current UU KUP lacks comprehensive and explicit provisions on seizure procedures, potentially causing legal uncertainty and obstacles in recovering state losses from tax violations. Therefore, this study aims to analyze the necessity of specific regulations governing seizure procedures in tax law and their impact on the effectiveness of state revenue recovery. This research employs a normative legal approach by analyzing legislation and conceptual frameworks. The study examines existing seizure regulations within tax law and criminal procedural law to assess the adequacy and shortcomings of the UU KUP. Findings indicate that the absence of detailed seizure procedures in the UU KUP hinders the recovery of state losses due to unclear guidelines regarding the stages, authorities, and legal protection for taxpayers subject to seizure. Additionally, a comparative analysis with tax systems in other countries suggests that a more structured and explicit legal framework on seizure can enhance legal certainty and the effectiveness of tax enforcement. The study concludes that a clearer and more detailed legal framework on seizure procedures in the UU KUP is essential to optimize the recovery of state losses from tax violations. Strengthened regulations can enhance the authority of tax authorities in enforcing compliance while ensuring fairness for taxpayers. Therefore, establishing specific legal provisions in the UU KUP regarding seizure mechanisms—both procedurally and institutionally—is a strategic step to improve tax enforcement effectiveness while balancing legal certainty and taxpayer rights. Keyword : seizure, state revenue recovery, UU KUP, tax law enforcement, legal certainty.

Actions (login required)

View Item