TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Tony, Tony (2025) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABI.pdf) BABI.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABII.pdf) BABII.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII.pdf) BABIII.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (989kB)
	Text (BABIV.pdf) BABIV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (931kB)
	Text (BABV.pdf) BABV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (630kB)
	Text (DaftarPustaka.pdf) DaftarPustaka.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (631kB)

Abstract

ABSTRAK A. Nama : Tony B. NIM : 1940057009 C. Program Studi : Hukum D. Judul : E. Halaman : i-xiv 94 Halaman + Daftar Pustaka +Lampiran F. Kata Kunci : PBM 2006, Hak Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Rumah Ibadah G. Ringkasan Isi : Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Da-lam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang sering disebut sebagai PBM 2006 diterbitkan pada 21 Maret 2006 sebagai langkah pemerintah melakukan pembaharuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 ditetapkan untuk mengatasi masalah dalam pendirian rumah ibadat di Indonesia, yang sering menimbulkan konflik, terutama antara kelompok mayoritas dan minori-tas, dalam hal memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak menjalankan kebebasan beragama dalam pendirian rumah ibadat, PBM 2006 dipertan-yakan, lanjutnya, didalam penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama. Untuk menjawab jaminan hak kebebasan beragama didalam PBM tidak harus dikaji dengan asas-asas hukum, Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dapat menjadi pisau analisa penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa masalah hukum dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan, dan teori hukum, serta putusan pengadilan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, dan jurnal. Meskipun demikian, PBM 2006 mendapat banyak kritik karena dianggap memberatkan kelompok minoritas dan tidak sejalan dengan Nilai dan Prinsip Negara Hukum dan Nilai-nilai Prinsip Keadilan, yang seharusnya PBM 2006 selaras dan sejalan dengan tujuannya yang mulia yaitu untuk menjamin kebebasan beragama, menciptakan kepastian hukum, memelihara kerukunan antarumat beragama, dan mengatur peran pemerintah serta masyarakat dalam penyelesaian masalah terkait rumah ibadat. H. Daftar Acuan : 18 Buku + 18 Peraturan Perundangan I. Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr Marudut P Silitonga, S.Th., S.H., MH "/"ABSTRACT A. Name : Tony B. Student ID Number : 1940057009 C. Program Study : Law D. Topic : E. Pages : i-xiv 94 Pages + Bibliograph + Attachments F. Keyword : Requirements for Legal Transfer of Rights of the Apartment G. Summary: : The Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Min-ister of Home Affairs, known as PBM 2006, was issued as Joint Regu-lation No. 9 and 8 of 2006 on March 21, 2006. This regulation serves as a guideline for regional heads and their deputies in maintaining religious harmony, empowering the Interfaith Harmony Forum (FKUB), and regulating the establishment of places of worship. PBM 2006 was introduced to replace Joint Decree (SKB) No. 01/BER/MDN-MAG/1969, which was initially implemented to address conflicts arising from the construction of places of worship, particu-larly disputes between majority and minority religious groups. De-spite its intended purpose of ensuring the right to religious freedom in establishing places of worship, PBM 2006 has been questioned in terms of its effectiveness in resolving conflicts and guaranteeing reli-gious freedom. To assess whether PBM 2006 effectively guarantees the right to reli-gious freedom, it should not only be examined through legal princi-ples but also analyzed using the Rule of Law Theory and Justice The-ory. This research employs a normative juridical method, analyzing legal issues by referring to laws and regulations, legal theories, and court decisions. The study relies on secondary data sources, includ-ing primary legal materials such as legislation and secondary legal materials like books and journals. However, PBM 2006 has faced significant criticism, as it is often perceived as placing an undue bur-den on religious minorities. Critics argue that it contradicts the val-ues and principles of the Rule of Law and Justice, which should align with its noble purpose—to safeguard religious freedom, provide legal certainty, maintain religious harmony, and define the role of the gov-ernment and society in resolving issues related to places of worship. H. Reference Lists : 18 Books + 18 Regulations I. 1st Supervisor Lecture : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. 2nd Supervisor Lecture : Pdt. Dr Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Actions (login required)

View Item