Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja/ Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2023

Mathesta, Robbin (2024) Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja/ Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2023. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (21MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (21MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan, termasuk perluasan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengkaji teori kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum sebagai kerangka analisis. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis kasus PHK sepihak yang terjadi di PT BFI Finance sebagai contoh konkret, untuk menilai implementasi ketentuan hukum dalam situasi nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan untuk mendalami data dan menemukan makna serta hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai prosedur PHK, alasan yang sah untuk melakukan PHK, serta upaya penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang perlu diatasi. Masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan yang dapat merugikan hak-hak pekerja. Saran yang diberikan dalam penelitian ini mencakup perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada pekerja dan pengusaha mengenai ketentuanketentuan baru dalam undang-undang, agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di tengah perubahan regulasi yang cepat. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kajian lebih lanjut terkait ketentuan PHK atas dasar efisiensi, untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pekerja. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang-Undang Cipta Kerja, Pekerja/Buruh, Ketenagakerjaan. / Law No. 6 of 2023 on Job Creation aims to stimulate economic growth in Indonesia but also brings significant changes to labor regulations, including the expansion of reasons for Termination of Employment (PHK). This research aims to analyze legally the protection afforded to workers who experience terminations not in accordance with the provisions outlined in the law. Additionally, this study aims to understand the challenges in protecting workers' rights amid the increasingly complex dynamics of the workforce. The approach used in this research is a normative approach, analyzing various relevant regulations, particularly the Job Creation Law, the Labor Law, and its implementing regulations. This research also examines the theories of legal certainty, justice, and legal protection as an analytical framework. Using a case study approach, this study analyzes a unilateral termination case that occurred at PT BFI Finance as a concrete example to assess the implementation of legal provisions in real situations. The research method employed is normative legal research, utilizing secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve literature review of various legal sources, including regulations, books, journals, and related articles. Data analysis is conducted qualitatively, aiming to deeply explore data and uncover meanings and relationships between variables. The results of the study indicate that the Job Creation Law provides a clearer and more comprehensive legal framework regarding the procedures for termination, valid reasons for termination, and dispute resolution efforts. However, this study also identifies challenges in terms of implementation and law enforcement that need to be addressed. There remains a gap between legal provisions and practices on the ground, which can disadvantage workers' rights. Recommendations from this research include the need for more intensive outreach to workers and employers about the new provisions in the law, so they better understand their rights and obligations. Additionally, consistent law enforcement is necessary to ensure the protection of workers' rights amid rapid regulatory changes. This study also suggests further examination of termination provisions based on efficiency to prevent potential abuse that could harm workers. Keywords: Legal Protection, Termination of Employment (PHK), Job Creation Law, Workers/Employees, Labor

Actions (login required)

View Item