Analisis Yuridis dalam Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tambat dan Kebersihan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Shantika, Shantika (2024) Analisis Yuridis dalam Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tambat dan Kebersihan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (503kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (313kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)

Abstract

ABSTRAK Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, peneliti memusatkan perhatian pada proses penghitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berkaitan dengan tambatan dan kebersihan. Beroperasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) dimulai pada tahun 1980 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 1984. Perubahan nama dari PPS Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah dilakukan dengan Surat Keputusan Nomor KEP.04/MEN/2004 Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta menjadi PPS Nizam Zachman Jakarta. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tambat dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan Bagaimana optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait minimalisasi pontential loss di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Penelitian ini mengambil pendekatan sosial dan empiris dalam bidang hukum. Tujuan melakukan penelitian empiris atau sosiologis di bidang hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran melalui pengumpulan bukti-bukti primer yang sistematis dan teliti. Ilmu sosial dan studi empiris sangat bergantung pada analisis data primer. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan tambatan dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dihitung sebagai berikut: - Untuk jasa tambatan kapal berukuran 6-30 GT, besarnya ditentukan dengan mengalikan panjang kapal sebesar Rp. 2.000,00 lalu menurut jumlah etmal/hari. - Untuk jasa tambatan kapal 31-100 GT, nilainya ditentukan dengan mengalikan panjang kapal dengan Rp. 3.000,00 lalu menurut jumlah etmal/hari. - Untuk jasa tambatan kapal ikan yang berukuran di atas 100 GT, nilainya ditentukan dengan mengalikan panjang kapal dengan Rp. 4.000,00 lalu menurut jumlah etmal/hari. - Nilai jasa kebersihan kapal penangkap ikan dihitung dengan mengalikan faktor kebersihan (100)dengan GT kapal kemudian dengan jumlah hari. Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pelabuhan Perikanan, JasaTambat. / ABSTRACT At the Nizam Zachman Ocean Fishing Port, researchers focused on the process of calculating PNBP (Non-Tax State Revenue) related to moorings and cleanliness. Operating under the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and responsible to the Directorate General of Capture Fisheries is the Nizam Zachman Jakarta Ocean Fisheries Port (PPS), which is the Technical Implementation Unit (UPT). Construction of what is now known as the Jakarta Ocean Fishing Harbor (PPSJ) began in 1980 and was officially opened to the public on July 17 1984. The name change from PPS Jakarta to Jakarta Nizam Zachman Ocean Fishing Harbor was carried out by Decree Number KEP.04/MEN /2004 Minister of Maritime Affairs and Fisheries. This led to the change in the name of the Jakarta Ocean Fishing Port to PPS Nizam Zachman Jakarta. The formulation of the problem in this research is how to calculate Non-Tax State Revenue (PNBP) for moorings and cleanliness at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port based on Government Regulation Number 85 of 2021 and how to optimize Non-Tax State Revenue (PNBP) related to minimizing potential loss at the Ocean Fishing Port Nizam Zachman. This research takes a social and empirical approach in the field of law. The aim of conducting empirical or sociological research in the legal field is to obtain the truth through systematic and thorough collection of primary evidence. Social sciences and empirical studies rely heavily on primary data analysis. Non-Tax State Revenue for mooring and cleaning activities at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port as regulated in Government Regulation Number 85 of 2021 is calculated as follows: - For mooring services for vessels measuring 6-30 GT, the amount is determined by multiplying the length of the vessel by IDR. 2,000.00 then according to the etmal amount/day. - For mooring services for ships 31-100 GT, the value is determined by multiplying the length of the ship by Rp. 3,000.00 then according to the etmal amount/day. - For mooring services for fishing vessels measuring over 100 GT, the value is determined by multiplying the length of the vessel by Rp. 4,000.00 then according to the etmal amount/day. - The value of fishing vessel cleaning services is calculated by multiplying the cleanliness factor (100) by the vessel's GT and then by the number of days. Keywords: Non-Tax State Revenue, Fishing Ports, Mooring Services

Actions (login required)

View Item