Kepastian Hukum Bentuk Korporasi bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan

Prasetia, Adi (2024) Kepastian Hukum Bentuk Korporasi bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (466kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (395kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (216kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (311kB)

Abstract

Kepastian hukum dalam kegiatan kewirausahaan sosial perlu diperhatikan khususnya bagi perusahaan berbadan hukum merupakan dasar dalam berusaha, dan keberadaan kewirausahaan merupakan faktor penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu jenis usaha berbadan hukum yaitu bentuk korporasi kewirausahaan sosial (social enterprise) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kewirausahaan Nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah bentuk pengaturan kewirausahaan sosial dalam bentuk korporasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengembangan wirausaha dengan tujuan pembangunan berkelanjutan; 2).Bagaimana kedudukan hukum wirausaha sosial dengan SDGs berdasarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teorp-teorp, konsep – konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain: 1).Bentuk kewirausahaan sosial yang mengarah pada sustainability Development Goals (SDGs) berkolaborasi dengan corporate enterpreneurship berbasis SDGs wujud dari wirausaha merdeka dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan lapangan kerja guna kesejahteraan masyarakat;2).Kedudukan hukum wirausaha sosial dapat digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan dan melalui sustainable Development Goals, serta tata kelola merupakan sebuah proses perubahan yang mengikatkan kebutuhan manusia. / Legal certainty in social entrepreneurship activities needs to be considered, especially for companies with legal entities as the basis for doing business, and the existence of entrepreneurship is an important factor in improving people's welfare and creating jobs. One type of legal entity, namely the form of a social entrepreneurship corporation (social enterprise), is regulated in Presidential Regulation Number 2 of 2022 concerning National Entrepreneurship. The formulation of the problem in this study is: 1). What is the form of regulation of social entrepreneurship in the form of a corporation that can provide legal certainty for the development of entrepreneurship with the goal of sustainable development; 2). What is the legal position of social entrepreneurship with SDGs based on Regulation Number 59 of 2017 concerning SDGs in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely an approach carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This study produces conclusions including: 1).The form of social entrepreneurship that leads to the Sustainable Development Goals (SDGs) collaborates with SDGs-based corporate entrepreneurship, the form of independent entrepreneurship can help promote sustainable economic growth, and employment for the welfare of society; 2). The legal status of social entrepreneurship can be used to protect and fulfill the right to health and through the Sustainable Development Goals, and governance is a process of change that binds human needs

Actions (login required)

View Item