Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan

Purba, Dhea Aulia M (2024) Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (501kB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (58kB) | Request a copy
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)

Abstract

Kejahatan korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, dan oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan sanksi pidana yang spesifik. Hukuman terhadap korupsi adalah hasil dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek-aspek yuridis maupun sosiologis yang akan menentukan minimal hingga maksimum hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana korupsi. dengan terdakwa perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan faktor pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan No. 3/Pid- Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan, Perempuan. / Corruption is an extraordinary crime and is therefore categorized as a special criminal act with its sanctions specifically regulated. The punishment for corruption is a consequence of criminal accountability for the actions committed by an individual. In delivering a conviction, the judge takes into consideration both juridical and sociological aspects that determine the minimum to maximum punishment for the crime committed by the defendant. This research employs a normative research method with a conceptual approach and statutory approach, as well as a case approach. The findings of this research indicate that the judge's rationale in deciding corruption cases involving female defendants is influenced by philosophical, juridical, and sociological considerations regarding the crime committed by the defendant. Meanwhile, the factors leading to a reduction in the punishment for female defendants in corruption cases at every level of the court, as observed in the Flora Simbolon case from the first instance court to the cassation court in Decree No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Decree No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; and Supreme Court Decree No. 4263/Pid.Sus/2019, are grounded in the judge's specific considerations of sociological facts related to the female defendant as mitigating circumstances, leading to a reduction in the defendant's punishment compared to the previous sentence. Keywords: Corruption Crime, Punishment, Woman.

Actions (login required)

View Item