Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Binary Option dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Benito, Mario Rafael (2024) Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Binary Option dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) Halaman Judul - Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (274kB)
	Text (BAB_II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB)
	Text (BAB_III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (BAB_IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (282kB)
	Text (BAB_V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (107kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (101kB)

Abstract

A. Nama Mahasiswa : Mario Rafael Benito B. Nomor Induk Mahasiswa : 1940050097 C. Program Kekhususan/ Departemen : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat/ Hukum Pidana D. Judul : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Binary Option Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia E. Halaman : i-xiii 79 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran F. Kata Kunci : Binary Option, Investasi Ilegal atau Trading G. Ringkasan Isi : Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang didorong oleh teknologi dan sedang didiskusikan. Namun seiring kemajuan teknologi, banyak bermunculan tindak kriminal di ranah digital, khususnya yang berkaitan dengan investasi online. Investasi ini sering kali melibatkan ketergantungan yang tidak sah atau curang pada teknologi dan akses internet. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengatur negara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengkaji cara afiliasi dalam industri opsi biner dikenakan sanksi pidana di Indonesia, serta cara perjudian berbasis jaringan (online) diklasifikasikan dalam kerangka hukum pidana. Metodologi normatif empiris digunakan oleh penulis dalam karya ini. Memanfaatkan pendekatan kasus atau metodologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur lain untuk mengatasi permasalahan primer. Bahan hukum utama yang digunakan terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan perkara nomor 576/PID.SUS/2022/PN.BLB. Mengingat keuntungan yang besar dan fakta bahwa sistem opsi biner bergantung pada sistem komputer sebagai indikator pergerakan harga, dapat disimpulkan bahwa jenis investasi ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena investasi tersebut hanya menyediakan data yang berkaitan dengan keuntungan yang besar. . Hal ini dapat dianggap sebagai penipuan publik yang lazim atau praktik umum. H. Daftar Acuan : 17 Buku + 7 Jurnal + 4 Peraturan Perundang- undangan. I. Dosen Pembimbing I : Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes Dosen Pembimbing II : Johnson Pangaribuan, S.H., M.H. / A. Name : Mario Rafael Benito B. Student ID Number : 1940050097 C. Study Program : Public Relations/ Criminal Law D. Title : Juridical Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Illegal Binary Option Investment In the Perspective of Criminal Law Criminal Law Perspective in Indonesia E. Number of pages :i-xiii 79 pages + List Libraries + Attachments F. Keywords : Binary Options, Illegal Investment or Trading G. Summary : Society 5.0 is a human-centered Society driven by technology and is currently being discussed. However, along with advances in technology, many criminal acts have emerged in the digital realm, especially those related to online investment. These investments often involve unauthorized or fraudulent reliance on technology and internet access. In Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) is a state regulatory institution. The aim of this thesis is to examine how affiliates in the Binary Options industry are subject to criminal sanctions in Indonesia, as well as how online gambling is classified within the criminal law framework. An empirical normative methodology is used by the author in this work. Utilizing a case approach or normative legal research methodology. Secondary legal materials are obtained from books and other literature to address primary problems. The main legal materials used consist of the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the decision on case number 576/PID.SUS/2022/PN.BLB. Considering the large profits and the fact that the Binary Options system relies on a computer system as an indicator of price movements, it can be concluded that this type of investment carries a high level of risk, because it only provides data related to large profits. . This may be considered common public fraud or common practice; Therefore, in the future, it is hoped that the government can educate the public about digital transactions that often occur in this era of globalization, and provide legal protection for victims of illegal investments to protect the rights taken illegally by the perpetrators. H. Reference List : 17 Books + 7 Journals + 4 Laws I. Supervisor I : Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes. Supervisor II : Johnson Pangaribuan, S.H., M.H.

Actions (login required)

View Item