Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Santoso, Sapto Novianto (2017) Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (187kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (227kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (221kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (166kB)

Abstract

Bagi banyak Negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat, program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak, kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, kebijakan ini dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan kepustakaan dan pendekatan Undang-Undang serta konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum. Penelitan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia Argentina dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia, tax amnesty berbeda penerapannya dengan negara lain sebab tax amnesty memiliki kontradiksi terhadap Undang-Undang perpajakan Indonesia, UndangUndang perpajakan Indonesia tidak mengenal asas pengampunan. Kata Kunci : Tax Amnesty dan UU Perpajakan.

Actions (login required)

View Item