Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa oleh Negara dalam Perkara Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Perkara No.26/Pid/Sus/Tpk/2014/Pn/Jkt.Pst) Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono)

Galingging, Nofrin Rukini (2016) Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa oleh Negara dalam Perkara Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Perkara No.26/Pid/Sus/Tpk/2014/Pn/Jkt.Pst) Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (144kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (259kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (332kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (440kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (87kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (167kB)

Abstract

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak Pidana Money Laundering merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Pokok permasalahan adalah Apakah harta kekayaan terdakwa yang dirampas oleh negara adalah hasil tindak pidana pencucian uang, Apakah sudah tepat/benar pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap putusan Perkara Nomor 26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono, Untuk mengetahui Kepastian hukum terhadap aset-aset milik terdakwa yang dirampas oleh Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan metode penelitian empiris. Dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman penjara mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan alasan Asas Lex Post Teriori Derogat Legi Priori jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang yang lama dengan yang baru maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru.

Actions (login required)

View Item