Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Adminstrasi Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut

Manurung, Konrad (2024) Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Adminstrasi Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) Hal_Judul_Pernyataan_Persetujuan_Katapengantar_Daftarisi_DtrGambar_DtrLampiran_Abtrak-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) Bab_I_Pendahuluan.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (588kB)
	Text (BAB_II) Bab_II_Tinjauan_Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)
	Text (BAB_III) Bab_III_Urgensi_dan_Efektifitas_Pendaftaran_Tanah.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (784kB)
	Text (BAB_IV) Bab_IV_Kekuatan_Hukum.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB)
	Text (BAB_V) Bab_V_Penutup.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (93kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar_Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (400kB)
	Text (Lampiran) Lampiran_DRH.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum dengan memperoleh sertipikat atas tanah. Sekarang ini program Pendaftaran tanah secara elektroni sedang digalakkan, hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan tanpa harus hadir di kantor pertanahan, waktu penyelesaian juga cepat dan biayanya terjangkau. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pertanahan dan mahalnya tarif yang ditentukan jika masyarakat mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara mandiri mengakibatkan pemerintah harus mencari cara lain yaitu Pendaftaran Tanah secara sitematis yang dibiayai oleh negara. Proses pendaftaran tanah secara manual membutuhkan waktu yang lama sehingga solusi untuk mempercepat pelayanan tersebut adalah dengan system pendaftaran tanah secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan kesederhanaan, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, sehingga ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan efektifitas pendaftaran tanah secara elektronik di Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa hukum itu penuh dengan warna-warni kehidupan sosial yang dicipatakan untuk melindungi masyarakat umum, walaupun hukum tersebut diciptakan untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan aturan dan peraturan akan tetapi tetap saja dibayangi oleh kegagalan. Selanjuntya Teori Kepastian hukum oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa hanya dalam tatanan sebuah negara dalam menciptakan sebuah atauran peraturan harus sempurna dan tidak ada celah untuk melanggarnya selain itu harus juga fleksibel dan juga transparan sehingga tatanan hukum tersebut terpusat dan menjamin kepastian hukum, juga harus tersistem dengan rapih serta teratur dibawah naungan negara selaku pengelola pemerintahan Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik penelitian hukum normative empiris serta menggunakan data sekunder misalnya buku-buku Pustaka (tekstbooks), bahan tersier yaitu permasalahan yang sedang dibahas dan permasalahan tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisa misalnya penanganan perkara pertanahan yang terjadi. Tipologi penelitiannya adalah penelitian hukum normative empiris yaitu penelitian berkaitan dengan asas, sistematika, singkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum serta menganalisis data dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah serta fakta yang terjadi ditengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pedaftaran tanah secara elektronik dilakukan untuk kepentingan peningkatan Ease of Doing Bussines ditingkat internasional dan untuk menunjang perekonomian dalam bidang investasi dari luar negeri yaitu dengan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan modern. Percepatan pendaftaran tanah harus segera dilakukan untuk mendukung data kabupaten lengkap yang nantinya dapat digunakan dalam pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik. Seluruh dokumen kepemilikan sertipikat tanah tersebut sudah didigitalisasi untuk kepentingan layanan elektronik sehingga tidak ada kemungkinan untuk pemalsuan dokumen. Jaminan pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, keberatan penerbitan sertipikat dapat dilakukan melalui jalur hukum. Urgensi pendaftaran tanah secara elektronik dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya pedesaan. Sosialisasi rutin dan berkesinambungan harus dilakukan kepada masyarakat secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dibidang pertanahan, termasuk juga penyampaian informasi secara transparan melalui media elektronik. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Elektronik, Urgensi, Terjangkau. / Land registration is one way to obtain legal certainty by obtaining a land certificate. Currently the electronic land registration program is being promoted, this is done to speed up services without having to be present at the land adminstration office, the completion time is also fast and the costs are affordable. The lack of public knowledge about land and the high rates determined if people apply for land registration independently have resulted in the government having to look for other methods, namely systematic land registration funded by the state. The manual land registration process takes a long time, so the solution to speed up this service is an electronic land registration system. The implementation of land registration is based on simplicity, security, affordability, up-to-date and open, so that provisions regarding procedures for land information services need to be adapted to developments in law, technology and community needs. The aim of this research is to determine the urgency and effectiveness of electronic land registration in Garut Regency.The theory used in this research is the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. It is said that the law is full of colorful social life which was created to protect the general public, even though the law was created to achieve success in enforcing rules and regulations, it is still overshadowed by failure. Furthermore, Hans Kelsen's Theory of Legal Certainty states that only in a state order, in creating a regulatory order, it must be perfect and there are no loopholes for breaking it, apart from that, it must also be flexible and transparent so that the legal order is centralized and guarantees legal certainty, it must also be neatly systematized. and regularly under the auspices of the state as government administrator The method used is a qualitative approach with normative empirical legal research techniques and using secondary data, for example library books (tekstbooks), tertiary materials, namely the problems being discussed and these problems are collected for further analysis, for example the handling of land cases that occur. The research typology is empirical normative legal research, namely research related to principles, systematics, synchronization, history and comparative law as well as analyzing data and policies published by the government as well as facts that occur in society. It can be concluded that electronic land registration is carried out for the benefit of increasing Ease of Doing Business at the international level and to support the economy in the field of investment from abroad, namely by accelerating services by utilizing information and modern technology. Accelerating land registration must be carried out immediately to support complete district data which can later be used in electronic land registration services. All land certificate ownership documents have been digitized for electronic service purposes so there is no possibility of document falsification. Guarantees that the implementation of land registration services is carried out using technology, objections to the issuance of certificates can be made through legal channels. The urgency of electronic land registration is to reach all levels of society, especially rural areas. Routine and continuous outreach must be carried out directly with the public to increase knowledge in the land sector, including transparent delivery of information via electronic media. Keywords: Land Registration, Electronic, Urgency, Affordable.

Actions (login required)

View Item