Tinjauan Hukum CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana

Simanjuntak, Grace Magdalena (2024) Tinjauan Hukum CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan cara pembuktian tersebut. CCTV merupakan alat dalam sistem peradilan pidana yang akan datang sebagai alat bukti petunjuk termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kekuatan hukum pembuktian CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana dan 2) Bagaimana penerapan dan penyelesaian CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan membaca buku – buku, bahan kuliah, makalah ilmiah, hasil penelitian, artikel dan peraturan perundang – undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 07 September 2016 No.20/PUU-XIV/2016. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. / Evidence can be said to be the most important stage in determining the criminal justice process because at the evidentiary stage it will be determined whether or not a defendant has proven the method of proof. CCTV is a tool in the criminal justice system that will come as evidence of clues including Information and Communication Technology has changed the behavior and lifestyle of society globally. The formulation of the problems in this study are 1) How is the legal force of CCTV evidence in proving criminal cases and 2) How is the application and resolution of CCTV as evidence in the criminal justice process.The research approach method used is normative juridical. This research uses qualitative methods with data collection techniques carried out by means of library research, by collecting and reading books, lecture materials, scientific papers, research results, articles and laws and regulations. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the Constitutional Court Decision dated September 07, 2016 No.20/PUU-XIV/2016. From the results of this study it can be concluded that electronic evidence in the form of electronic information and / or documents is a valid evidence in criminal procedure law and is an extension of the evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. CCTV recordings can be used as evidence of instructions, if the CCTV has a connection between witness testimony, letters, and the defendant's testimony as stated by Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Actions (login required)

View Item