Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

TAMBUNAN, RIO S (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. S2 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalJudulAbstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (358kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (232kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (129kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (43kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (107kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif kebijakan kriminal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diterapkan kepada ASN yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi serta menilai sejauh mana kebijakan kriminal yang ada mampu menangani kasus-kasus tersebut secara efektif dan adil. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi ASN, penerapannya masih terhambat oleh kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang relevan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebabkan kerugian keuangan atau ekonomi negara dapat dikenai sanksi sesuai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi tidak selalu berupa tindak pidana korupsi, tetapi bisa berupa sanksi administratif berat. Pentingnya penilaian niat dan dampak dari tindakan ASN agar tidak semua kesalahan dikriminalisasi. Penelitian ini merekomendasikan revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait serta peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi ASN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak ASN serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan adil/This research examines legal protection for State Civil Apparatus (ASN) who are suspected of violating Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law from a criminal policy perspective. The main objective of this research is to analyze how legal protection is applied to ASN accused of committing criminal acts of corruption and to assess the extent to which existing criminal policies are able to handle these cases effectively and fairly. The methodology used in this research is a normative juridical approach, utilizing secondary data from literature studies, statutory regulations and related documents. The results of the analysis show that although there are provisions that provide legal protection for ASN, their implementation is still hampered by a lack of harmonization and synchronization between relevant laws. State Civil Servants (ASN) who cause financial or economic losses to the state can be subject to sanctions in accordance with regulations, including Law Number 5 of 2014 and Law Number 30 of 2014. Sanctions do not always take the form of criminal acts of corruption, but can take the form of heavy administrative sanctions. It is important to assess the intentions and impacts of ASN actions so that not all mistakes are criminalized. This research recommends revisions and improvements to related laws and regulations as well as increased coordination between law enforcement agencies to ensure effective legal protection for ASN. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of better legal policies to protect the rights of ASN and support efforts to eradicate criminal acts of corruption effectively and fairly.

Actions (login required)

View Item