Elwinsius, Elwinsius (2024) Penegakan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Angkot Berplat Hitam Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
This is the latest version of this item.
![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak)
HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (824kB) |
|
Text (BAB_l)
BABl.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (994kB) |
|
Text (BAB_ll)
BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
|
Text (BAB_lll)
BABlll.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB) |
|
Text (BAB_lV)
BABlV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB) |
|
Text (BAB_V)
BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB) |
|
Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (365kB) |
Abstract
Pengangkut ilegal bukanlah orang perseorang yang dapat mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor, melainkan badan hukum yang dianggap cakap secara hukum, meskipun sudah cukup umur, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahnya. Mempunyai aturan mengenai hal tersebut, sehingga pemerintah dirugikan. Jika semuanya memenuhi aturan, dana yang mungkin diperoleh pemerintah Cukup besar. Penegakan hukum dan pertanggung jawaban atas pengguna kendaraan bermotor (mobil pribadi)sebagai angkutan di kawasan Berikat Nusantara sesuai dengan Uundang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tenatng lalu lintas dan angkutan jalan Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. .Legalitas penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan umum di kawasan Berikat Nusantara Cakung dan peran pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut. Menekankan pentingnya legalitas sebagai asas hukum formal dan perlunya berbagai peraturan hukum. Peran pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kendaraan digunakan secara bertanggung jawab.Keberadaan mobil prbadi menjadi angktan umum di Kawasan Berikat Nusantara memiliki kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi dari para pemilik kendaraan serta supir mobil pribadi dan tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pemerintah karena tidak membayar biaya retribusi apapun dan merugikan para angkutan umum resmi (Plat kuning). / An illegal transporter is not a natural person who can drive or operate a motorized vehicle, but a legal entity that is considered legally competent, even though it is of legal age, and is not responsible for its mistakes. There are regulations regarding this matter, so that the government suffers losses. If everything meets the rules, the funds that the government may receive are quite large. Law enforcement and responsibility for motorized vehicle users (private cars) as transportation in Kawasan Berikat Nusantara in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation The tye of research is normative juridical is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. .Legality of the use of motorized vehicles as public transportation in the Berikat Nusantara Cakung area and the role of the government in enforcing these regulations. Emphasizes the importance of legality as a formal legal principle and the need for various legal regulations. The government's role is in enforcing these regulations, which state that the government must ensure that vehicles are used responsibly. The existence of private cars as public transportation in the Archipelago Bonded Zone has interests that are personally beneficial to the vehicle owners and private car drivers and does not make any contribution to the government for not paying any levies and causing harm to official public transport (yellow plates).
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | LAW > Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > Legal education | ||||||||||||
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum | ||||||||||||
| Depositing User: | Mr ELWINSIUS ELWINSIUS | ||||||||||||
| Date Deposited: | 26 Jun 2024 05:46 | ||||||||||||
| Last Modified: | 01 Jul 2024 10:31 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14871 |
Available Versions of this Item
- Penegakan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Angkot Berplat Hitam Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. (deposited 26 Jun 2024 05:46) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |
