Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia Dikaitkan Dengan Judicial Review Terhadap Piagam Asean (Asean Charter) Di Mahkamah Konstitusi Indonesia

Ulina, Butet Reh (2024) Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia Dikaitkan Dengan Judicial Review Terhadap Piagam Asean (Asean Charter) Di Mahkamah Konstitusi Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Download (389kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text (BABV) bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Download (256kB)

Abstract

Indonesia negara ke-9 yang meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Selatan (Piagam ASEAN). Banyak orang di Indonesia mempertanyakan dasar hukum pengesahan Piagam ASEAN selama KTT ASEAN ke-18. Uji materi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh sejumlah lembaga yang tergabung dalam Aliansi untuk Keadilan Global. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana Piagam ASEAN diterapkan dalam hukum nasional dan bagaimana efeknya setelah peninjauan hukum. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada pemeriksaan hukum Piagam ASEAN di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari literatur, buku, artikel, skripsi, dan jurnal, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum ini kemudian dikumpulkan dan dipelajari. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara Indonesia lebih baik menggunakan prosedur transformasi dalam praktik perjanjian internasional, yaitu mengubah materi perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Indonesia harus mempertimbangkan kembali kemungkinan menarik diri dari perjanjian internasional, terutama jika itu berkaitan dengan Piagam ASEAN, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Piagam berfungsi sebagai konstitusi atau anggaran dasar ASEAN, menarik diri darinya akan berdampak pada keanggotaan Indonesia di ASEAN / With the approval of Law Number 38 of 2008 about approval of the Charter of the South Asian Nations (ASEAN Charter), Indonesia became the ninth nation to submit its ratification instrument. Various parties in Indonesia questioned the legal foundation for the approval of the ASEAN Charter at the same time as the 18th ASEAN Summit. A number of organizations affiliated with the Alliance for Global Justice filed a request for judicial review of Law Number 38 of 2008 with the Republic of Indonesia's Constitutional Court. How the ASEAN Charter is applied in national law and what the ASEAN Charter's legal ramifications are following a judicial examination are the formulation of the problem in this thesis.This study, which is normative legal in nature, is connected to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia's judicial examination of the ASEAN Charter. The gathered legal materials are then compiled and examined. Secondary legal materials can take the form of books, articles, essays, journals, and other literary works. Tertiary legal materials are those that serve as guides or explanations for primary and secondary legal materials, like encyclopedias and dictionaries. Based on the study's findings, it can be said that Indonesia uses self binding procedures a process that turns an international agreement's text into national law more successfully in its application of international accords. Indonesia should reevaluate its policy of withdrawing from international agreements. This is especially true in the case of the ASEAN Charter, which the Constitutional Court declared to be a constitution or the ASEAN's articles of association. Naturally, Indonesia's membership in ASEAN will be impacted if it withdraws from the ASEAN Charter.

Actions (login required)

View Item