KAJIAN NORMATIF PENGELOLAAN PERBATAAN DAN KELEMBAGAAN PUSAT-DAERAH BERDASARKAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

Kennedy, Posma Sariguna Johnson and Tobing, Suzanna Josephine L. and Lumbantoruan, Rutman and Tampubolon, Emma and Heatubun, Adolf Bastian and Nomleni, Anton (2018) KAJIAN NORMATIF PENGELOLAAN PERBATAAN DAN KELEMBAGAAN PUSAT-DAERAH BERDASARKAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA. IKRAITH EKONOMIKA, 1 (2). pp. 67-77. ISSN 2654 7538

Preview	Text 2018_UPI-YAI_IkraithEkonomika_Sinta5.pdf Download (892kB) | Preview
Preview	Text (Reviewer) Reviewer KAJIAN NORMATIF PENGELOLAAN PERBATAAN DAN.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

Penulis ingin menelaah bagaimana rentang kendali kelembagaan dari pusat ke daerah dalam mengelola wilayah perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan perbatasan negara. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan atau Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Metode penelitian pada paper ini menggunakan metode normatif, dimana secara kualitatif ditelaah berbagai regulasi yang terkait dengan lembaga dan kelembagaan pengelola perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi mengenai kelembagaan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengatur tata kelola wilayah perbatasan negara sudah ada, namun perlu penguatan kelembagaan yang lebih lagi, pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan dana yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas penanganan perbatasan Negara

Actions (login required)

View Item