Eksistensi Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional

Triono, Andrianto (2015) Eksistensi Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (403kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (418kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (229kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (83kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (107kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Tanah merupakan objek yang sangat dibutuhkan oleh semua subyek hukum, sehingga dalam peruntukan tanah terkait fungsi tanah itu sendiri perlu diterapkan suatu hukum yang mengatur tentang tanah tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan sala satu peraturan yang mengatur tentang tanah tersebut sehingga dalam penggunaan tanah dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang itu sendiri, perkembangan global dari perekonomian mendorong Pemerintah untuk melakukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut dalam hal fungsi tanah bagi perekonomian Negara, terkait pendaftaran tanah serta pemberian hak atas tanah bagi subyek hukum tertentu yang dapat memilikinya. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan ( Field Research). Adapun pokok permasalahan ini adalah bahwa dalam pengaturan hak atas tanah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan pihak asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang menyebabkan kerugian Negara, dimana pihak dari perusahaan asing tersebut menjalankan kegiatan usaha diatas tanah yang tidak semestinya, dimana Badan Hukum dalam bentuk Perseroan terbatas hanya dapat menjalankan kegiatan usaha diatas hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atau Hak Guna Usaha. Namun kenyataannya bahwa hak atas tanah yang digunakan perusahaan tersebut adalah Hak Milik yang hanya boleh dimiliki oleh individu dan Badan Hukum tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang, dimana terjadi pemyelewengan hukum yang dilakukan pihak asing, untuk dapat mengelabui pemerintah, pihak asing tersebut menikah dengan warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik yang sampai sekarang digunakan untuk melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah menunjuk lembaga Negara yang berwenang mengatur peruntukan tanah diIndonesia dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang dianggap lalai oleh penulis untuk mengatur peruntukan tanah di Indonesia yang mengakibatkan kerugian dari peristiwa tersebut, untuk itu dalam kasus ini Badan Pertanahan Nasional harus melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan peninjauan ulang terkait status tanah yang digunakan PT. Danisa Nusantara sebagai pemegang hak tersebut yang digunakan atas tanah nama Mariatun Clausen. / Land is an object that is needed by all legal subjects, so that in land use related to the function of the land itself it is necessary to apply a law that regulates the land. The Basic Agrarian Law is one of the regulations that regulates land so that the use of land can be used as well as possible for the prosperity of the people in accordance with its objectives. From the Law itself, the global development of the economy has encouraged the Government to implement regulations that specifically regulate this matter in terms of the function of land for the State's economy, related to land registration and granting land rights to certain legal subjects who can own it. In writing this law the author uses research methods with Library Research and Field Research (Field Research). The main issue is that in the regulation of land rights, there are legal violations committed by foreign parties with the aim of gaining profits which cause losses to the State, where the parties from the foreign companies carry out activities. business on improper land, where a Legal Entity in the form of a limited liability company can only carry out business activities on Building Use Rights and Use Rights or Business Use Rights. However, in reality, the land rights used by the company are property rights which can only be owned by certain individuals and legal entities which have been regulated by law, where there is abuse of law by foreign parties, to can deceive the government, the foreign party marries an Indonesian citizen who can have rights to land with freehold status which until now has been used to carry out his business activities. The government appoints a State institution that has the authority to regulate land use in Indonesia, in this case the National Land Agency which is deemed negligent by the author to regulate land use in Indonesia which resulted in losses from this incident, for this reason in this case the National Land Agency must carry out its duties and obligations in accordance with which is regulated by law to carry out a review regarding the status of the land used by PT. Danisa Nusantara is the holder of the right to use the land in Mariatun Clausen's name.

Actions (login required)

View Item