Pertanggungjawaban Nahkoda dalam Pengangkutan Laut Atas Kecelakaan Kapal di Indonesia

Siregar, Zephyri Monang and Panjaitan, Hulman and Widiarty, Wiwik Sri (2023) Pertanggungjawaban Nahkoda dalam Pengangkutan Laut Atas Kecelakaan Kapal di Indonesia. JOURNAL SYNTAX IDEA, 5 (12). pp. 2700-2717. ISSN 2548 1398

	Text PertanggungjawabanNahkodadalamPengangkutanLaut.pdf Download (225kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPertanggungjawabanNahkodadalamPengangkutanLaut.pdf Download (3MB)

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kepastian status ketenagakerjaan pelaut dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pelaut adalah kelompok pekerja yang memiliki karakteristik unik, karena mereka bekerja di kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional. Dalam konteks ini, artikel ini mendokumentasikan dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur status ketenagakerjaan pelaut di Indonesia, serta masalah-masalah yang sering kali muncul dalam praktik ketenagakerjaan pelaut. Studi ini membahas aspek-aspek hukum yang mempengaruhi status ketenagakerjaan pelaut, seperti peraturan ketenagakerjaan, peraturan perburuhan, dan konvensi internasional yang relevan. Artikel ini juga menyoroti isu-isu penting, termasuk hak-hak pekerja, syarat kerja, upah, dan perlindungan sosial untuk pelaut. Dalam analisis ini, akan dipertimbangkan sejauh mana regulasi hukum Indonesia memberikan kepastian status ketenagakerjaan pelaut, serta bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh pelaut dalam mendapatkan hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian status ketenagakerjaan pelaut dalam hukum positif Indonesia masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kerangka hukum yang mengatur ketenagakerjaan pelaut dan mendorong perbaikan dalam regulasi serta perlindungan hak-hak ketenagakerjaan pelaut di Indonesia. Kata kunci: ketenagakerjaan pelaut, hukum positif, hak-hak pekerja, pelaut, Indonesia. / This academic article aims to analyze the employment status certainty of seafarers from the perspective of Indonesian positive law. Seafarers are a unique group of workers as they work on ships that sail in international waters. In this context, the article documents and analyzes the legal framework governing the employment status of seafarers in Indonesia, as well as the common issues that arise in seafarer employment practices. The study examines the legal aspects that influence the employment status of seafarers, such as labor regulations, labor standards, and relevant international conventions. The article also highlights crucial issues, including workers' rights, terms of employment, wages, and social protection for seafarers. In this analysis, it will be considered how far Indonesian legal regulations provide employment status certainty for seafarers and how they are implemented in daily practice. The research also evaluates the challenges faced by seafarers in obtaining their rights and appropriate legal protection. The research findings indicate that the employment status certainty of seafarers under Indonesian positive law still requires attention and improvement. This article contributes to a deeper understanding of the legal framework governing seafarer employment and encourages improvements in regulations and the protection of seafarer employment rights in Indonesia. Keywords: Seafarer Employment, Positive Law, Workers' Rights, Seafarers, Indonesia.

Actions (login required)

View Item