Analisis Yuridis Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

Permana, Indra (2023) Analisis Yuridis Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (31MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (239kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (185kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (288kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (104kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (165kB)

Abstract

Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalahnya yaitu : 1). Bagaimana Ketentuan Hukum Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara? Selanjutnya Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, Kemudian penutup yaitu: Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021). Dengan demikian 2. Perbedaan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, ditinjau dari kesalahan yang dilakukan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.910.443.500. selain tidak memberikan efek jera, tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhk an pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Kata Kunci : Pemidanaan, Perampasan Aset, Pidana Korupsi. / The word "can" means that an act of corruption has fulfilled the elements of a criminal act after the act was committed, even though the perpetrator returned the loss of state money, the act is still considered complete. As stated in Article 4 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, namely "returning state financial losses or the state's economy does not eliminate the punishment of non-criminal offenders", and has been explained in the explanation of Article 4 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication. The formulation of the problem is: 1). What are the legal provisions for sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia, 2). What are the judges' considerations regarding the application of sanctions for perpetrators of corruption in the form of asset confiscation as an effort to recover state losses? Furthermore, the research method that is in accordance with the problems in this thesis research is to use normative juridical research methods, with the nature of descriptive research. Normative juridical research is a library research carried out by examining secondary data, then closing, namely: Application of Sanctions for Perpetrators of Corruption Crimes in the Form of Confiscation of Assets as an Effort to Recover State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid.Sus/2021). Thus 2. Differences of opinion of the Panel of Judges at the first level and at the appellate level in deciding the actions and mistakes of the accused were convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the Primary One indictment. However, in imposing criminal sanctions on the defendant for 4 (four) years, in terms of the mistakes made, the state losses incurred amounted to Rp. 1,910,443,500. apart from not providing a deterrent effect, it is not in line with the spirit of eradicating corruption as mandated by the Chief Justice of the Supreme Court in Perma Number 1 of 2020 concerning sentencing guidelines Article 3 letter d, which emphasizes that the purpose of punishment is to achieve legal certainty, justice and proportional benefits in imposing Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. Keywords: Punishment, Asset Confiscation, Corruption Crime.

Actions (login required)

View Item