Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia

Kristina, Dina (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (790kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (256kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (224kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (69kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (146kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Kegiatan sewa menyewa kapal memiliki dampak signifikan dalam sektor maritim Indonesia, yang merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam kontrak sewa menyewa kapal, serta menganalisis penyelesaian sengketa dalam kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkapalan Indonesia, peraturan pemerintah terkait, serta kontrak standar yang umum digunakan dalam industri pelayaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus untuk mengilustrasikan implementasi kerangka hukum tersebut dalam praktik sehari-hari di sektor palayaran, khususnya dalam kegiatan sewa menyewa kapal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kapal, penyewa kapal, dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sektor ini, serta memberikan dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang relevan. Kesimpulannya, di sektor industri sewa menyewa kapal di Indonesia, perlindungan hukum yang tersedia masih kurang karena hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur transaksi sewa menyewa kapal. Dalam konteks sewa menyewa kapal, umumnya sengketa diselesaikan melalui litigasi (melalui pengadilan) atau arbitrase. / The ship chartering activities have a significant impact on Indonesia's maritime sector, which is one of the crucial components of the country's economy. This research aims to analyze the legal protection provided to the parties involved in ship chartering contracts and to examine dispute resolution in ship chartering activities in Indonesia. The research methodology employed in this study is normative juridical, involving an analysis of the prevailing legal regulations, including Indonesia's Shipping Law, relevant government regulations, and commonly used standard contracts in the maritime industry. The data analysis technique used in this research is qualitative. This study also includes case studies to illustrate the implementation of the legal framework in day-to-day practices in the maritime sector, particularly in ship leasing activities. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the legal protection available to shipowners, lessees, and other relevant parties involved in ship leasing activities in Indonesia. The implications of these findings can be utilized to enhance transparency, legal certainty, and efficiency within this sector, as well as to lay the groundwork for improvements or refinements in relevant regulations. In conclusion, in the ship leasing industry sector in Indonesia, the available legal protection is still insufficient because, until now, there is no specific regulation governing ship leasing transactions. In the context of ship leasing, disputes are generally resolved through litigation (via the court) or arbitration.

Actions (login required)

View Item