Tampubolon, Fedri Charles Pratama (2018) Perlindungan Hukum Bagi PPAT Dan Pemegang Sertipikat Berkaitan Dengan Sertipikat Ganda. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
|
Text
Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf Download (505kB) | Preview |
|
Text
BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) |
||
Text
BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) |
||
Text
BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
||
Text
BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
||
|
Text
Daftar_Pustaka.pdf Download (307kB) | Preview |
Abstract
Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan penting dalam sebagian proses pendaftaran tanah dalam bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hasil dari pendaftaran tersebut adalah terbitnya surat tanda bukti atau sertipikat. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga memiliki peran penting dalam hal terjadinya sertipikat ganda atau terdapat dua atau lebih sertipikat atas satu bidang tanah yang sama. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta peralihan hak atas tanah dengan objek yang memiliki sertipikat ganda untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari Akta PPAT yang objeknya bersertipikat ganda. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis diharapkan dapat menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh dan sistematis megenai norma-norma hukum serta asas-asas hukum yang terdapat pada peraturan hukum yang berlaku dan menggunakan pendekatan normatif. Pada penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terkumpul untuk menjadi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, pada akhirnya Perlindungan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat peralihan hak atas tanah dengan objek yang dimiliki sertipikat ganda yang terletak pada proses pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan berlaku, dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh hakim. Diharapkan untuk kedepannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah harus melakukan proses pengecekan dan pendaftaran sertipikat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, SertipikatGanda
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Subjects: | SOCIAL SCIENCES > Industries. Land use. Labor > Land use > Land tenure > Consolidation of land holdings LAW |
||||||||||||
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum | ||||||||||||
Depositing User: | Mr Alexander Jeremia | ||||||||||||
Date Deposited: | 26 Mar 2020 04:49 | ||||||||||||
Last Modified: | 26 Mar 2020 04:49 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1262 |
Actions (login required)
View Item |