Analisis Yuridis tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang Dilakukan oleh Anggota Polri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Menurut Pasal 49 KUHP (Studi Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Ferdy, Jonatan (2023) Analisis Yuridis tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang Dilakukan oleh Anggota Polri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Menurut Pasal 49 KUHP (Studi Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anggota Polri dengan menggunakan senjata api saat menjalankan tugas. Serta untuk mengetahui analisis pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materiil pada studi putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel Penelitian ini dilakukan secara normatif, melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dengan menganalisis aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam menetapkan putusan. Juga dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan mengkaji ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Selain itu dengan studi kepustakaan yang lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penggunaan senjata oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas, tentu diperbolehkan sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga sesuai aturan yang ditetapkan pada Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa. (2) Terhadap kasus dalam Putusan Nomor867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, seorang anggota Polri dalam keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana, dengan menembak korban hingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini kriteria pembelaan terpaksa tidak dapat diterapkan. Dikarenakan syarat untuk pembelaan terpaksa, adalah tindakan pembelaan yang dilakukan harus diperbolehkan oleh undang-undang. / This study aims to find out how the law in Indonesia regulates the criteria for forced defense by members of the Indonesian National Police using firearms while carrying out their duties. As well as to find out the forced defense analysis of the application of material criminal law in the study of the decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel This research was conducted normatively, through a statutory approach by analyzing the rules and norms applied in making decisions. Also with a case approach, namely by examining the ratio decidendi or reasoning, namely the court's considerations to arrive at a decision. Apart from that, with a literature study that examines more and examines secondary materials obtained from research. The findings obtained from this study are (1) The use of weapons by police officers when carrying out their duties is of course permissible as a tool of the state whose duty and function is to maintain public security and order, law enforcement, protection, protection, and service to the community. This is in accordance with the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Duties of the Indonesian National Police. And also according to the rules stipulated in Article 49 of the Criminal Code concerning Forced Defense. (2) Regarding the case in Decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, a police officer was forced to commit a crime by shooting the victim causing death. In this case the defense criteria cannot be applied. Due to the conditions for forced defense, the act of defense carried out must be permitted by law.

Actions (login required)

View Item