Perlindungan Pengelolaan Desa Wisata Melalui Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Ditinjau dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

S, Gratia Wirata Laksmi (2023) Perlindungan Pengelolaan Desa Wisata Melalui Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Ditinjau dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisi DaftarGambarDaftarTabel Daftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (406kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (482kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (409kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (185kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)

Abstract

Pariwisata memiliki kontributor ketiga kepada devisa negara. Namun, industri pariwisata mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia tetap optimis terhadap potensi wisata. Pariwisata berpotensi menjadi alat pembangunan daerah selain memberikan kontribusi yang signifikan bagi kekayaan bangsa. Pemerintah menggunakan gagasan desa wisata untuk mengentaskan kemiskinan dengan membangun di pinggiran kota atau di desa untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan mengenali potensinya dan memberikan kekuatan lebih. Salah satu implementasinya adalah pemerintah desa diperbolehkan untuk mengembangkan desanya menjadi daerah tujuan wisata. Pemerintah tingkat desa memiliki otonomi atas pengelolaan sumber daya dan arah pembangunan. Namun demikian, dampak positif dari industri pariwisata diikuti dengan berbagai dampak negatif yang beberapa di antaranya berpotensi menimbulkan bencana di suatu daerah, sehingga pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab sesuai dengan standar bisnis menjadi sangat penting. Untuk membantu pengelola destinasi wisata dalam mengembangkan destinasinya menjadi destinasi berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan standar kebijakan usaha berkelanjutan berupa sertifikasi usaha. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan merupakan salah satu sertifikasi usaha. Promosi praktik pengelolaan desa wisata berkelanjutan merupakan tujuan dari sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan yang mengambil pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik pengumpulan data. Pertumbuhan destinasi wisata, khususnya desa wisata, tidak hanya dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan daerah, tetapi juga jika industri pariwisata dikelola dengan baik, akan memberikan banyak keuntungan, termasuk jaminan kelestarian alam dan budaya. sumber daya dan penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk daerah. Standar bisnis yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu pengelola mengelola desa wisata dengan sebaik mungkin karena pariwisata merupakan industri yang begitu kompleks, multisektoral, dan multidisipliner. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan merupakan solusi sekaligus pionir dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan berkualitas. / Indonesian tourism is the third country's foreign exchange earner. However, the tourism industry has seen a decline as a result of the Covid-19 pandemic. The Republic of Indonesia's government maintains its optimism regarding the tourism potential. Tourism has the potential to serve as a tool for regional development in addition to contributing significantly to the state income. The government uses the tourism village concept as a poverty alleviation program by building on the outskirts or in the village for the benefit of the community by discovering its potential and giving the community more power. One of the implementations of the village level government's autonomy to manage resources and the direction of development is the village government's permission to transform its village into a tourist destination. However, the positive effects of the tourism industry are followed by a variety of negative effects, some of which have the potential to cause disaster in an area, so responsible tourism management in accordance with business standards is essential. To assist managers of tourist destinations in developing their destinations into sustainable destinations, the Ministry of Tourism and Creative Economy issues a standard sustainable business policy in the form of business certification. Sustainable tourism village certification is one of the business certifications. The promotion of sustainable tourism village management practices is the goal of sustainable tourism village certification. The author used normative legal research, which is library research that takes a statutory approach and makes use of data collection methods. The growth of tourist destinations, particularly tourist villages, not only has the potential to improve the well-being of the region, but it also has the potential to provide numerous benefits, including opportunities for employment for locals and the preservation of natural and cultural resources. Sustainable business standards are needed to help managers run a tourist village in the best way possible because tourism is such a complex, multi-sectoral, and multidisciplinary industry. The certification of sustainable tourism villages is both a solution and a pioneer in the development of sustainable and high-quality tourist destinations.

Actions (login required)

View Item