Analisis Yuridis Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)

Timun, Natan Mite (2023) Analisis Yuridis Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Kata_Pengantar_Abstrak) Judul_Daftar Isi_Kata Pengantar_Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Bab_I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (934kB)
	Text (Bab_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Bab_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (676kB)
	Text (Bab_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (560kB)
	Text (Bab_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (258kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (578kB)

Abstract

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga membutuhkan upaya penanganan yang juga luar bisa termasuk dengan pemberian pemberatan pemidanaan secara maksimal kepada para pelaku. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali dari para terpidana Korupsi yang dijatuhi dengan sanksi berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi yang ada tidak diputus dengan hukuman pemidanaan maksimal oleh hakim seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi menerima suap dan melakukan Tindak Pidanan Pencucian Uang (TPPU) serta permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Korupsi tetapi divonis dengan pemberian potongan pemidanaan dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dari fakta ini tentu sangat mengganggu rasa keadilan kita. Bahwa merujuk pada teori hukum keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles tentang keadilan korektif yang mensyaratkan bahwa pemberian sanksi sesuai dengan berat ringannya suatu kesalahan dalam perbuatan dimana semakin berat kesalahan yang dilakukan maka semakin perat pun sanksi yang akan diterimanya yang mana hal ini juga sejalan dengan teori keopastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa hendaknya penghukuman yang tegas dan berat dapat diterapkan secara konsisten kepada para pelaku Korupsi sehingga dapat memberikan efekjera kepada para pelaku dan rasa keadilan bagi masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini juga menggunakan literatur, hasil penelitian dan jurnal, yang sesuai dengan rumusan masalah atau judul penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perundang-undangan yang menjadi acuan adalah perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan KUHP serta KUHAP, sedangkan kasus yang dianalisis adalah kasus korupsi pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian melalui data sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik atau matematik. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terpidana pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 tentang pemberatan karena jabatan dan Pasal 65 KUHP tentang pemberatan karena. Perbarengan Perbuatan dari terpidana yakni melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Bahwa karena tindakan Terpidana telah memenuhi unsur pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP, Sehingga seharusnya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diperberat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup agar hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga menjatuhkan pidana dengan batas maksimum dari tuntutan tersebut. Kata Kunci; Pemberatan Pemidanaan, Korupsi, Pemberatan dalam Jabatan, Pembarengan Tindak Pidana. / Corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime) so that it requires efforts to deal with it which is also extraordinary, including by giving maximum punishment to the perpetrators. But unfortunately, so far only a few corruption convicts have been given severe sanctions. Evidently, there are not a few corruption cases that have not been decided with maximum criminal penalties by judges as seen in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI where the defendant was legally and convincingly proven to have committed the Crime of Corruption accepting bribes and committing criminal acts Money Laundering (TPPU) as well as conspiracy to commit corruption but was sentenced to a sentence cut from 10 (ten) years to 4 (four) years in prison subsidiary to 6 (six) months in prison. This fact is certainly very disturbing to our sense of justice. Whereas referring to the legal theory of justice put forward by Aristotle regarding corrective justice which requires that the imposition of sanctions be in accordance with the severity of an error in an act where the more serious the mistake made, the more severe the sanction will be received which is also in line with the theory of legal certainty conveyed by Gustav Radbruch that strict and severe punishment should be consistently applied to perpetrators of corruption so that it can provide a deterrent effect for perpetrators and a sense of justice for society. The research used is normative juridical law research. The main data in this study is secondary data in the form of Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. This research also uses literature, research results and journals, which are in accordance with the formulation of the problem or the title of this research. The approach in this study uses a statutory approach and a case approach. The legislation that is used as a reference is the law that regulates criminal acts of corruption and the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, while the case being analyzed is the corruption case in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis by applying grammatical interpretation methods. From the results of the study it was concluded that the crime committed by the convict in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI can be aggravated based on Article 52 concerning aggravation due to position and Article 65 of the Criminal Code concerning aggravation due to. Concurrent with the actions of the convicted person, namely committing the crime of corruption and money laundering. That because the actions of the convict have met the elements of aggravating crime stipulated in Article 52 and Article 65 of the Criminal Code, the charges by the Public Prosecutor should be aggravated by a maximum sentence of 20 years in prison or life imprisonment so that the judge in imposing his decision can also impose a maximum penalty of these demands. Keywords: Aggravation of Punishment, Corruption, Aggravation in Office, Concurrent Criminal Acts.

Actions (login required)

View Item