Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pasien yang Dipidana Akibat Menyebarluaskan Layanan Kesehatan yang Tidak Layak

Watu, Wilvridus (2023) Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pasien yang Dipidana Akibat Menyebarluaskan Layanan Kesehatan yang Tidak Layak. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) Cover.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (464kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (626kB)

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara berupaya memberikan perhatian dan pelayanan kesehatan mulai dari penyediaan tenaga kesehatan profesional sampai fasilitas layanan kesehatan yang modern. Negara telah memberlakukan peraturan-peraturan hukum pada bidang kesehatan sebagai pedoman yuridis untuk melindungi penerima dan pemberi jasa dibidang kesehatan. Berbagai cara telah dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik, salah satu keberhasilannya adalah tidak adanya keluhan dari penerima jasa atau pasien. Kalaupun ada keluhan, seyogianya diterima dan mampu menyelesaikannya dengan baik. Dalam berbagai kasus biasanya pasien berada pada posisi yang lemah dan kehilangan haknya, seperti kasus Prita Mulyasari, ia harus rela kehilangan kebebasannya karena dipidana dengan tuduhan telah menyebarluaskan layanan kesehatan yang tidak layak, kemudian setelah melewati proses hukum yang berlarut-larut, Mahkamah Agung RI menyatakan Prita tidak bersalah mencemarkan nama baik, belajar dari kasus tersebut, negara wajib bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kualitatif guna menggambarkan dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan masyarakat kususnya pasien menantikan kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan yang meningkatkan kualitas kesehatan guna mengurangi keluhan atas layanan yang diterima. Sebagai solusi untuk memaksimalkan layanan kesehatan yang berkualitas seyogianya negara meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan layanan kesehatan serta secara eksplisit membentuk undang-undang khusus pasien agar pasien di lindungi secara paripurna dan ketidakpuasan layanan kesehatan dapat disampaikan tanpa rasa takut di pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci: Pidana, Pasien dan pelayanan. / Health is an important element in the progress of a country. Every country strives to provide health care and services, starting from the provision of professional health workers to modern health care facilities. The state has enacted legal regulations in the health sector as a juridical guideline to protect recipients and service providers in the health sector. Various ways have been done to provide the best health services, one of the successes is the absence of complaints from service recipients or patients. Even if there are complaints, they should be accepted and able to resolve them properly. In various cases, patients are usually in a weak position and lose their rights, such as in the case of Prita Mulyasari, he must be willing to lose his freedom because he was convicted on charges of distributing inappropriate health services, then after going through a protracted legal process, the Supreme Court of the Republic of Indonesia stated Prita is not guilty of defamation, learning from this case, the state must be responsible for providing proper health services as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods with statutory approaches, legal concept approaches, and qualitative approach to describe and produce descriptive data. The results of this study, the authors found that people, especially patients, look forward to health service policies and practices that improve the quality of health in order to reduce complaints about the services received. As a solution to maximizing quality health services, the state should increase the state revenue and expenditure budget to meet the needs of the provision of health services and explicitly establish patient-specific laws so that patients are fully protected and health service dissatisfaction can be conveyed without fear of being criminally defamed good. Keywords: Criminal, Patients and services.

Actions (login required)

View Item