PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Harjono, Dhaniswara K. and Panjaitan, Hulman and Tobing, Gindo L. (2023) PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8 (2). pp. 1230-1241. ISSN 2548 1398

	Text PERPUNomor2Tahun2022AntaraKegentingan.pdf Download (365kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPERPUNomor2Tahun2022AntaraKegentingan.pdf Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 adalah sebuah regulasi yang dibuat untuk mengatasi situasi yang mendesak di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun, beberapa pasal dalam peraturan tersebut menuai kontroversi dan mendapat tantangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Akhirnya, kasus tersebut sampai ke Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya Mahkamah memutuskan beberapa pasal dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi dan harus dihapus atau diubah. Putusan ini menjadi penting karena memberikan pengaruh pada implementasi peraturan dan mengingatkan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dalam pembuatan regulasi, terutama dalam situasi darurat atau kegentingan yang memaksa. Kata kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Kegentingan Yang Memaksa, Putusan Mahkamah Konstitusi. / Government Regulation Number 2 of 2022 is a regulation created to address the urgent situation amid the COVID-19 pandemic. However, some articles in the regulation have been controversial and challenged by various parties, including civil society and some political parties. Eventually, the case was brought to the Constitutional Court and the Court ultimately ruled that some articles in the regulation were not in accordance with the Constitution and must be deleted or amended. This decision is important as it has an impact on the implementation of the regulation and serves as a reminder of the importance of considering constitutional principles in the creation of regulations, especially in emergency or urgent situations. Keywords: Government Regulations In Lieu of Laws, Coercive Crunch, Constitutional Court Rulings.

Actions (login required)

View Item