Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Malem, Liasta Sri (2019) Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst.). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf Download (835kB) | Preview
	Text BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
Preview	Text Daftar_Pustaka.pdf Download (12kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah rencana perdamaian harus mendapat persetujuan kuorum dari para kreditor pada saat debitor mengusulkan perdamaian, yang dimana debitor akan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu. Proses perdamaian memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan perdamaian tidak hanya didasarkan kepada hasil voting dari kreditor yang jumlahnya diatur oleh Undang-undang. Tetapi, juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya. Penolakan atas rencana perdamaian bukan berasal dari jumlah persetujuan kreditor, melainkan pada pertimbangan hakim yang menganggap rencana perdamaian tidak cukup terjamin pelaksanaannya. Kata Kunci : PKPU, Voting, Penolakan Rencana Perdamaian This thesis discussed about accord/composition plan in bankruptcy Suspension of Payment According to Act bankruptcy. The objective to be achieved in this study is to review and analyze the Debtor's peace plan proposal in bankruptcy suspension of payment according to act bankruptcy Obligation which has granted its voting rights but doesn’t sign the peace agreement. The research method used in this study is normative juridical, namely library research, which will produce a descriptive study. The data sources used in this study are secondary data obtained from the literature, namely drawing conclusions from a problem that is general to the concrete problems faced. The results of this study are that the peace plan must get quorum approval from creditors when the debtor proposes peace, in which the debtor will pay part or all of his debt within a certain period of time. The peace process provides an opportunity for debtors to propose peace not only based on the results of voting from creditors whose amount is regulated by law. However, also need to consider the factors that lead to the composition plan was rejected ratification. Rejection of the composition plan didn’t come from the number of creditor approval, but ini consideration of the judge who considers composition plan isn’t sufficiently guaranteed observance. Keyword : Suspend of Payment, Voting, Rejection of the Peace Plan

Actions (login required)

View Item