Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya

Tambunan, Hariara (2022) Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (831kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (459kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (769kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (65kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (190kB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu harus berbenah atau memperbaharui strategi penegakan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan mengikuti perkembangan dunia internasional. Tesis yang ditulis Penulis mengambil tiga rumusan masalah, yakni bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisin Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya,; bagaimana hubungan kerja antara pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan dan juga pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasantindak pidana korupsi; dan bagaimana bentuk implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi. Agar mendapatkan hasil dari ketiga rumusan masalah tersebut, digunakanlah suatu metode penelitian bersifat yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam mengumpulkan data sekundernya dikenal dengan sebutan library research. Kesimpulannya, yakni ada 2 (dua) strategi pemberatasan tipikor yang dapat dilakukan Polda Metro Jaya yakni strategi secara internal dan eksternal. Hubungan kerja antara Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan KPK adalah sama- sama dapat menangani tipikor pada lembaga masing-masing, dikarenakan ada syarat dan ketentuan yang dilimitasi untuk KPK menangananinya. Terakhir, pelaksanaan restorative justice memerlukan adanyaperubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan restorative justice. Saran penulis adalah dalam menanggulangi tipikor Polda Metro Jaya harus terus melakukan pendekatan premtif, preventif, dan represif dan perlu optimalisasi hubungan kerja sama antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan membuat suatu forum yang dapat menghasilkan produk hukum yang lebih tinggi. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi, implementasi dari restorative justice dalam menanggulangi tindak pidana korupsi menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Restorative Justice / The Republic of Indonesia National Police for the Metro Jaya Region (Polda Metro Jaya) is part of the Integrated Criminal Justice System which must improve and update its strategy for enforcing corruption (tipikor) by following international developments. This thesis takes three formulations of the problem, namely what is the strategy for eradicating corruption committed by Polda Metro Jaya; what is the working relationship between the Police, the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) in eradicating criminal acts of corruption; and how is the implementation of restorative justice in the handling of criminal acts of corruption. To get the results from the formulation of the problem, a juridical-normative research method is used with a statutory approach, which in collecting secondary data is known as library research. In conclusion, there are 2 (two) strategies for eradicating corruption that can be carried out by Polda Metro Jaya, namely internal and external strategies. The working relationship between the Polda Metro Jaya, the Attorney General's Office and the KPK is that both of them can handle corruption in their respective institutions, because there are limited terms and conditions for the KPK to handle it. Finally, the implementation of restorative justice requires a paradigm shift in handling corruption by implementing restorative justice. The author's suggestion is that in tackling the Polda Metro Jaya corruption it must continue to be carried out using a preventive, preventive and repressive approach and it is necessary to optimize cooperation between the Police, Prosecutors' Office and the KPK by forming a forum with a higher legal product. In addition, as part of the corruption eradication strategy, the implementation of restorative justice in handling corruption is an important thing to do. Keywords: Corruption Crime, Indonesian National Police, Restorative Justice

Actions (login required)

View Item