Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir

Naibaho, Paulus P (2022) Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarisiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (897kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (160kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (281kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (130kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (219kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (89kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (28kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (89kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan masyarakat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis, yaitu mengumpulkan data lapangan untuk dianalisis dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa lembaga kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Samosir, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindakan pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan yang seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan keputusan dengan pidana penjara yang tinggi disertai hukuman pidana denda, perambasan harta benda dan dijatuhkan hukuman uang pengganti./ The crime of corruption in Indonesia has developed which continues to increase from year to year. Corruption has become an extraordinary crime. Corruption can pose a danger to human life because it has penetrated into the world of education, health, provision of public food and clothing, religion, and other social service functions. The state apparatus authorized to examine criminal cases are the police, prosecutors and courts. In handling corruption crimes, the prosecutor acts as an investigator and also a public prosecutor. This research is an empirical sociological research, which collects field data to be analyzed with applicable law. The results of this study are that the prosecutor's office plays a role in handling corruption in Samosir Regency, this can be proven by the data obtained, namely every criminal act of corruption is always investigated thoroughly. Prosecutors in prosecuting criminal acts of corruption with the most severe demands and the court in giving decisions with high prison terms accompanied by criminal penalties for fines, confiscation of property and sentenced to substitute money.

Actions (login required)

View Item