Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas pada Bisnis Perminyakan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun

Simanjuntak, Sukses (2022) Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas pada Bisnis Perminyakan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (475kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (700kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (154kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (346kB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain pembangunan infrastruktur daerah termasuk membuat kebijakan khusus di wilayah strategis. Pemerintah memfasilitasi pengembangan bisnis di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun menjadikannya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu PP Nomor 46 Tahun 2007 untuk Pulau Batam, sebagian Pulau Bintan sesuai PP Nomor 47 Tahun 2007, dan sebagian Pulau Karimun sesuai PP Nomor 48 Tahun 2007. Sebagai KPBPB, di Pulau Bintan terdapat Terminal BBM dan LPG yang merupakan tempat penyangga stok Nasional BBM dan LPG Tanjung Uban, dimana sebagian besar BBM dan LPG merupakan konsinyasi. Kemudian PT. Oiltanking Karimun (PMA) di Pulau Karimun merupakan tanki penimbunan dengan harapan BBM impor yang selama ini dibeli oleh PT. Pertamina (Persero) dapat ditimbun disana. Aturan KPBPB memberikan kemudahan dalam pembayaran bea dan pajak atas masuk atau dikeluarkan dari Kawasan. Penerapan aturan menimbulkan permasalahan pada PT. Pertamina (Persero) yaitu menghambat operasi distribusi karena Pertamina (Persero) beroperasi 24 jam setiap harinya untuk mendistribusikan BBM dan LPG, tidak sejalan dengan waktu kerja bank dalam pembayaran kewajiban pajak atas barang yang mau dikeluarkan dari Kawasan, dimana pembayaran pajak harus diselesaikan terlebih dahulu baru kargo diijinkan keluar dari kawasan. Demikian juga dengan bisnis PT. Oiltanking Karimun, di Pulau Karimun pengembangan usahanya tidak bisa tercapai karena penerapan aturan kawasan bebas perdagangan disana. Untuk memahami lebih mendalam permasalahan tersebut diatas maka dilakukan penelitian implikasi dan analisa hukum atas aturan Kawasan bebas perdagangan ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif didukung penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa implikasi aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun, mengganggu operasi perusahaan dan dinilai tidak memberikan nilai yang berarti, bahkan menimbulkan kerugian di pihak PT. Pertamina (Persero). Sehingga dari sisi teori hukum keadilan, bahwa peluang pengusaha diberikan secara terbuka, namun tidak memberikan manfaat bagi perusahaan bidang perminyakan bahkan menimbulkan kerugian bagi PT. Pertamina (Persero) di Pulau Bintan dan harapan PT. Oiltanking Karimun tidak terwujud, serta perubahan status KPBPB tidak membuka ruang pengembangan usaha untuk profit yang menimbulkan kebahagiaan bagi PT. Pertamina (Persero) dan PT. Oiltanking Karimun. Untuk itu disarankan dibuatkan aturan yang mendukung kelancarn dan pengembangan bisnis di Kawasan Perdagangan Bebas dan membentuk tim kajian untuk membuatkan kajian atas cost and benefit dan membuatkan strategi pengembangan usaha di kawasan perdagangan bebas. Kata Kunci: Kawasan Perdagangan Bebas, kepabeanan, perpajakan./ Government policies in the framework of increasing economic growth include regional infrastructure development including making special policies in strategic areas. The government facilitates business development in the Riau Archipelago, namely Batam Island, Bintan Island and Karimun Island, making it a Free Trade and Free Harbor Area (KPBPB), Free Trade Zone, namely PP No. 46 of 2007 for Batam Island, parts of Bintan Island according to PP No. 47 of 2007, and parts of the Karimun according to PP No. 48 of 2007. As a Free Trade Zone, on Bintan Island there is a BBM and LPG Terminal which is a buffer for the Tanjung Uban National BBM and LPG stocks, where most of the BBM and LPG are consigned. Then PT. Karimun Oiltanking (PMA) on Karimun Island is a stockpiling tank in hopes of importing fuel which has been purchased by PT. Pertamina (Persero) can be stockpiled there. KPBPB rules provide convenience in paying duties and taxes upon entering or leaving the Area. However, the implicit for the business of PT. Pertamina (Persero) raises problems, namely hampering distribution operations because Pertamina (Persero) operates 24 hours a day to distribute BBM and LPG, not in line with bank working hours in paying tax obligations for goods to be released from the Area, where tax payments must be completed first, then the cargo leaves the area. Likewise with the business of PT. Oiltanking Karimun, on Karimun Island the development efforts could not be achieved due to the application of the free trade area rules there. In order to understand more deeply the problems mentioned above, a research on the implications and legal analysis of the rules of this free trade area is carried out.The research was conducted using a normative legal approach supported by qualitative research. From the research results, it was found that the Free Trade Zone and Free Harbor regulations stated on Bintan Island and Karimun Island disrupted the company's operations and were considered not to provide significant value, and even caused losses on the part of PT. Pertamina (Persero). So that from the legal theory of justice, that the opportunities for entrepreneurs are given openly, but do not provide benefits for companies in the oil sector and even cause losses for PT. Pertamina (Persero) on Bintan Island and the hope of PT. Karimun Oiltanking did not materialize, and the change in Free Trade Zone status did not open space for business development for profit which made PT. Pertamina (Persero) and PT. Karimun oil tanking. For this reason, it is recommended to make regulations that support the smooth running and development of business in the Free Trade ZoneFree Trade Zone form a study team to conduct studies on costs and benefits and develop business development strategies in free trade zone. Keywords: Free Trade Zone, customs, taxation

Actions (login required)

View Item