PENERAPAN KONVENSI NEW YORK 1958 TENTANG PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

YUHANI, Rita (2017) PENERAPAN KONVENSI NEW YORK 1958 TENTANG PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Halaman Depan) Halaman Depan.pdf Download (276kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (904kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (180kB) | Preview

Abstract

Tesis ini membahas tentang Penerapan Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Indonesia telah memilih banyak peraturan yang berkaitan dengan eksekusi yaitu antara lain dengan meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Hal ini bertujuan apabila ada putusan Arbitrase Internasional (Foreign Arbitral Awards) pelaksanaan eskekusinya agar bisa dilaksanakan di Indonesia. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan pemerintah telah memilih banyak peraturan yang berkaitan dengan eksekusi putusan Arbitrase Internasional akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya belum bisa dilaksanakan secara efektif karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya antara lain Termohon Eksekusi tidak mau secara sukarela melaksanakan putusannya, atau tidak ada itikad baik (“good will” good faith”) dari pihak yang dikalahkan dalam putusan Arbitrase Internasional, sehingga Termohon Eksekusi masih berupaya untuk mengajukan Penolakan maupun Pembatalan terhadap Eksekusi Putsuan Arbitrase Internasional tersebut hal ini dapat menjadi penghalang eksekusi putusan Arbitrase Internasional, maka putusan Arbitrase Internasional akan berlarut-larut pelaksanaannya sehingga akan sulit dilaksanakan di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan agar suatu putusan Arbitrase Internasional mudah pelaksanaan eksekusinya, maka diperlukan pembenahan dari segala segi baik dari Undang-Undang maupun Pengadilan sebagai lembaga yang diberikan otoritas tunggal dalam pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Internasional agar lebih tegas dan bijak dalam menjalankan pelaksanaan eksekusi , dan juga niat baik dari Termohon eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi arbitrase Internasional bisa berjalan dengan baik dan efisien Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dilengkapi dengan penelitian empiris atas data primer dilapangan.

Actions (login required)

View Item