Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Siahaan, Darman Saidi (2021) Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak_Daftar_Lampiran) Hal_Judul_Abstrak_Darta_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_DaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (648kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (539kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Darman Saidi Siahaan NIM : 1902190047 Judul : TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak terlepas dari kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1997, krisis ekonomi global di tahun 2008 serta krisis ekonomi eropa di tahun 2010, hingga melahirkan Undang-Undang 21 tahun 201 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah memutuskan bahwa semua kegiatan pengaturan dan pengawasan di industri perbankan dan asuransi menjadi kewenangan OJK. Tujuan utama pendirian OJK adalah, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis mengenai aturan-aturan hukum khususnya yang terkait tentang PT.Asuransi Jiwasraya dan hubungannya dengan OJK dalam mengatur dan mengawasai seluruh kegiatan perbankan secara nasional. Dalam melakukan tugas dan fungsinya OJK diberikan kewenangan luas untuk membuat pengaturan, pengawasan, penyidikan, memungut iuran serta melakukan perlindungan konsumen. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan penguasaan penuh terhadap berjalannya management PT.Asuransi Jiwasraya sejak adanya OJK hingga terjadinya gagal bayar pada tubuh PT.Asuransi Jiwasraya. Kasus gagal bayar pada PT.Asuransi Jiwasraya belum mencerminkan amanat yang diemban Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diaturkan oleh Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian serta pedoman pedoman yang dilahirkan sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan. Banyaknya pedoman dalam melakukan tugas kewenangan pada OJK belum juga menghindarkan kasus kasus gagal bayar pada industri asuransi umumnya dan khususnya pada kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya. Terjadinya kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya adalah bagian dari gagalnya menjalankan fungsi dan tugas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya terjadi akibat tidak berjalannya dengan baik kelima aspek kewenangan OJK tersebut. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Kewenangan./ ABSTRACT Name : Darman Saidi Siahaan NIM : 1902190047 Title : The Responsibilities of The Financial Services Authority (OJK) in a case of PT. Asuransi Jiwasraya’s failure to pay The birth of the Financial Services Authority (OJK) is inseparable from the condition of the Indonesian state which experienced the monetary crisis in 1997, the global economic crisis in 2008 and the European economic crisis in 2010, resulting in the birth of Law 21 of 201 concerning the Financial Services Authority (OJK). . The government decided that all regulatory and supervisory activities in the banking and insurance industry were under the authority of the OJK. The main objective of establishing OJK is to increase and maintain public trust in the financial services sector. Enforce laws and regulations in the field of financial services. By using normative juridical research methods with descriptive analytical writing specifications regarding legal regulations, especially those related to PT. Asuransi Jiwasraya and its relationship with OJK in regulating and supervising all banking activities nationally. In carrying out its duties and functions, the OJK is given broad authority to make arrangements, supervision, investigations, collect fees and protect consumers. The authority of the Financial Services Authority shows full control over the running of the management of PT. Asuransi Jiwasraya since the existence of the OJK until the occurrence of default on the body of PT. Asuransi Jiwasraya. The default case at PT. Asuransi Jiwasraya does not reflect the mandate of the Financial Services Authority as regulated by Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and the guidelines that were created by itself. Financial Services Authority. The many guidelines in carrying out the duties of authority at the OJK have not avoided cases of default in the insurance industry in general and in particular in the case of default of PT. Asuransi Jiwasraya. The occurrence of the PT. Asuransi Jiwasraya default case is part of the failure to carry out the functions and duties of the Financial Services Authority. The emergence of the Jiwasraya Insurance default case occurred due to the failure of the five aspects of the OJK's authority. Keywords: Responsibility, Default, Authority

Actions (login required)

View Item