Reformasi Birokrasi Di Bidang Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Dki Jakarta)

Hidayatunnisa, Hidayatunnisa (2017) Reformasi Birokrasi Di Bidang Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Dki Jakarta). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (138kB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (136kB)
	Text (BAB_III) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (176kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (209kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (182kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (82kB)
	Text (Daftra_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (83kB)

Abstract

Sedikitnya terdapat 3 (tiga) hal utama dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/birokrasi yang efektif dan efisien yaitu melakukan suatu langkah atau upaya yang optimal dan merujuk kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan yang paling utama adalah sumber daya manusia aparatur. Oleh karenanya, program reformasi birokrasi yang saat ini tengah gencar dilakukan harus melibatkan atau mendasarkan prosesnya pada ketiga komponen utama tersebut diatas disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan jelas akan banyak berbicara mengenai birokrasi, dan birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan secara jelas menggarisbawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen sumber daya manusia aparaturnya. Reformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mewujudkan Good Governance dan Faktor apakah yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mewujudkan Good Governance dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 7 (tujuh) program dan rencana aksi percepatan reformasi bidang sumber daya manusia aparatur Kementerian Mendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan birokrasi tersebut diantaranya karena rendahnya gaji/insentif, lemahnya law enforcement (penegakan hukum), kurang jelasnya pemberlakuan punishment and reward (penghargaan dan hukuman),Pengembangan karir yang mengabaikan merit system (sistem yang mengacu pada prestasi kerja), dan masih kuatnya budaya feodal dalam pola hubungan atasanbawahan.

Actions (login required)

View Item