ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MENCARI KEADILAN

Octavianingsih, Yetti (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MENCARI KEADILAN. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (694kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Kerangka normatif yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan posisi negara sebagai penjamin akses keadilan, khususnya bagi kelompok yang berada dalam keterbatasan ekonomi. Regulasi ini tidak sekadar menghadirkan mekanisme bantuan hukum, tetapi memuat dimensi konstitusional yang menuntut adanya perlindungan hak secara setara di hadapan hukum. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara menjadi prasyarat substantif untuk menjembatani ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kelompok miskin dalam mengakses sistem peradilan. Tanpa intervensi yang memadai, prinsip persamaan di hadapan hukum berisiko berhenti pada tataran normatif dan tidak menjelma sebagai realitas sosial. Namun demikian, jaminan normatif tersebut menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Rasionalisasi belanja negara yang berdampak pada program bantuan hukum justru memunculkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, negara mengafirmasi komitmennya terhadap akses keadilan, tetapi di sisi lain membatasi instrumen yang menjadi sarana utama pemenuhannya. Keterbatasan alokasi anggaran tidak hanya mengurangi jangkauan layanan, melainkan turut memengaruhi kualitas pendampingan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi dalam implementasi kebijakan publik. Pendekatan penelitian yang digunakan menempatkan persoalan ini dalam kerangka analisis hukum normatif dengan menitikberatkan pada konstruksi peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan. Melalui analisis kualitatif, berbagai norma, teori, serta pandangan doktrinal dihimpun untuk mengurai ketegangan antara desain hukum dan praktik kebijakan. Metode ini memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas implementatif yang berkembang di lapangan. Temuan penelitian mengindikasikan adanya kontradiksi mendasar antara kebijakan efisiensi anggaran dan prinsip negara hukum. Pengurangan dukungan terhadap program bantuan hukum mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap kelompok rentan, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan. Dampak lanjutannya tidak hanya terlihat pada meningkatnya kerentanan kriminalisasi terhadap masyarakat miskin, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk target prioritas yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu fondasi utama Situasi tersebut menuntut adanya respons kebijakan yang lebih progresif dan adaptif. Negara perlu merumuskan strategi yang tidak semata berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan distributif. Inovasi dalam pengelolaan program bantuan hukum menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan layanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya dipertahankan sebagai norma, tetapi diwujudkan secara konkret dalam praktik penyelenggaraan hukum yang menjangkau seluruh warga negara tanpa pengecualian./Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates legal aid for the poor as a way for the state to ensure that the impoverished have access to justice and as a guarantee of state protection of everyone's constitutional right to be recognized, protected, and given fair legal certainty. Without official involvement, it will be very difficult for excluded or disadvantaged groups to comprehend what equality under the law entails. The Legal help Law would provide legal help to everyone who can prove they are impoverished. Although the law guarantees access to justice and legal certainty, financial efficiency initiatives have an impact on the legal aid budget, which is expressly designed to help the impoverished deal with legal proceedings. The quality and amount of legal help given to the impoverished in their pursuit of justice will be directly impacted by the budget's limitations, which will also lead to new issues. Therefore, in order to solve the issues brought on by budget efficiency in legal aid programs, government measures are required. Normative legal research using a statutory approach is the research methodology. Techniques for acquiring data employ a library approach. Data analysis employs a qualitative normative technique that explains the facts and circumstances surrounding the study topic and assesses them using a range of laws, theories, doctrines, or expert opinions in order to find answers to the issues being discussed. The research findings reveal a fundamental tension between the policy of budget efficiency in legal aid and the principles of the rule of law, which require the state to guarantee equal access to justice for all citizens. Budget rationalization in legal aid programs cannot be viewed merely as a technical fiscal matter; rather, it reflects the extent of the state's commitment to ensuring equality before the law. When such allocations are reduced, the consequences extend beyond limited service provision, contributing to increased vulnerability of the poor to criminalization and widening disparities in legal access between different social groups. In a broader context, this condition has implications for the disruption of national development priorities, including targets outlined in the government's strategic policy framework for 2025. Unequal access to justice risks weakening the legitimacy of the legal system in the eyes of the public, as law is no longer perceived as an equitable instrument of protection but instead as a mechanism that reproduces inequality. Over time, this situation may lead to a decline in public trust and create conditions that potentially undermine the principle of social justice as a foundational element of state governance. Therefore, the reform of legal aid policy must be positioned as a strategic priority. The state is required to develop more adaptive and inclusive approaches xvi Universitas Kristen Indonesia that are responsive to evolving social dynamics and the actual needs of the community. Innovation in the design of legal aid policies and programs should focus on expanding service coverage, improving the quality of legal assistance, and strengthening mechanisms that ensure equal access to the justice system. In this way, justice is not confined to an abstract normative ideal but is realized concretely in the practice of governance.

Actions (login required)

View Item