EFENDI, MUSTARI (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL OLEH MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN MARITIM DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
|
Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak)
HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
|
|
Text (BAB_I)
BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB) |
|
|
Text (BAB_II)
BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (348kB) |
|
|
Text (BAB_III)
BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (381kB) |
|
|
Text (BAB_IV)
BABIV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB) |
|
|
Text (BAB_V)
BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (202kB) |
|
|
Text (DAFTAR_PUSTAKA)
DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB) |
Abstract
Tingginya intensitas aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentu membuka kemungkinan meningkatnya jumlah kecelakaan dalam lalu lintas laut, sehingga diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap kecelakaan dalam lalu lintas pelayaran tersebut. Kondisi ini menjadi semakin kompleks oleh belum adanya peradilan maritim khusus di Indonesia yang memiliki kewenangan yudisial penuh untuk menangani seluruh aspek hukum kecelakaan kapal, baik administratif, pidana, maupun perdata. Mahkamah Pelayaran hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa lanjutan dan penegak kode etik profesi pelaut dengan putusan sanksi administratif, sedangkan aspek pidana dan perdata harus diselesaikan di lembaga peradilan umum, yang seringkali tidak memiliki kompetensi khusus di bidang maritim. Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalahPenelitian ini menggunkan metode pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dikarenakan, pendakan ini akan digunakan untuk mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum pada penelitian ini. Sebagai Kesimpulan, pertama Mahkamah Pelayaran berperan strategis dalam menegakkan disiplin profesi pelaut, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kecelakaan kapal. Melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 jo. PM 30 Tahun 2022, Mahkamah Pelayaran berfungsi untuk menemukan sebab-sebab kecelakaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri Perhubungan. Kedua, Keberadaan Mahkamah Pelayaran dalam sistem hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kedudukannya yang masih berada di bawah Kementerian Perhubungan menimbulkan permasalahan struktural dan fungsional karena menjadikan lembaga ini berada dalam lingkup eksekutif bukan yudikatif. Adapun Kelemahan substansi hukum yang terdapat dalam peraturan yang ada, memperlihatkan belum adanya kejelasan mengenai batas kewenangan Mahkamah Pelayaran apakah bersifat administratif atau peradilan Kata Kunci : Kepastian Hukum, Mahkamah Pelayaran, Kecelakaan Kapal./The high intensity of shipping activities in Indonesian waters certainly opens up the possibility of an increase in the number of accidents in maritime traffic, thus requiring regulations governing the investigation of accidents in maritime traffic. This situation is further complicated by the absence of a special maritime court in Indonesia with full judicial authority to handle all legal aspects of ship accidents, whether administrative, criminal, or civil. The Maritime Court only acts as a further review body and enforcer of the professional code of conduct for seafarers with administrative sanctions, while criminal and civil aspects must be resolved in general courts, which often lack specialised maritime expertise. The type of research used in the preparation of the thesis is normative legal research (normative legal research method). Normative legal research is a process of searching for regulations, principles, or legal doctrines to resolve issues. This research uses the statute approach and conceptual approach. The researcher uses the statutory approach because this approach will be used to identify all laws and regulations related to the legal topic of this research. In conclusion, firstly, the Maritime Court plays a strategic role in enforcing professional discipline among seafarers, improving maritime safety, and providing legal certainty to parties involved in shipping accidents. Through the preliminary and follow-up examination mechanisms as stipulated in Minister of Transportation Regulation No. PM 6 of 2020 in conjunction with PM 30 of 2022, the Maritime Court serves to determine the causes of accidents, identify the responsible parties, and provide recommendations for administrative sanctions to the Minister of Transportation. Second, the existence of the Maritime Court in the current Indonesian legal system does not fully reflect the principle of the rule of law as mandated by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its position, which is still under the Ministry of Transportation, causes structural and functional problems because it places this institution within the executive rather than the judicial sphere. Furthermore, the substantive legal weaknesses found in existing regulations reveal a lack of clarity regarding the scope of the Maritime Court's authority, whether it is administrative or judicial in nature.
| Item Type: | Thesis (S2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | LAW LAW > Asia and Eurasia, Africa, Pacific Area, and Antarctica Asia South Asia. Southeast Asia. East Asia > Indonesia |
||||||||||||
| Divisions: | PROGRAM PASCASARJANA > Magister Ilmu Hukum | ||||||||||||
| Depositing User: | Mr Mustari Efendi | ||||||||||||
| Date Deposited: | 18 Nov 2026 04:19 | ||||||||||||
| Last Modified: | 18 Nov 2026 04:19 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/23503 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
