Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd)

Manurung, Piere Cornel Ebenezer (2026) Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (337kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (465kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (344kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (326kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (285kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd serta mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitor yang melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, eksekusi masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika debitor menolak menyerahkan secara ikhlas ataupun keterlibatan pihak ketiga seperti, (penagih utang), yang berpotensi pada menimbulkan tindakan yang tidak tepat dan memicu keresahan di masyarakat. Penelitian ini membahas dua aspek permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. praturan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dipakai untuk menilai putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd berdasarkan fakta hukum yang ada dalam putusan tersebut, sementara pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah standar hukum yang mengatur pelaksanaan jaminan fidusia. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa diperlukan pengaturan yang tegas, dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, keberadaan pengaturan tersebut juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan penagihan oleh pihak ketiga (debt collector) yang bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap nasabah/This study aims to analyze the Manado District Court Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd and examine the legal regulations regarding the execution of fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security against debtors who default. In practice, executions still face various obstacles, especially when debtors refuse to hand over willingly or when third parties like debt collectors are involved, which can lead to improper actions and cause public unrest. This study discusses two main issues. First, what are the legal regulations related to the execution of fiduciary guarantee objects based on Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. Second, whether the execution of fiduciary guarantees in Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd has been in accordance with the legal provisions set out in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. The author uses a normative juridical legal research method, laws and regulations, and a case approach. The case approach is used to evaluate Decision Number 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd based on the legal facts in that decision, while the statutory approach aims to examine the legal standards governing the implementation of fiduciary guarantees. The research results indicate that firm and comprehensive regulations are needed to ensure legal certainty. Besides that, the existence of these regulations also serves to prevent third-party collection actions (debt collectors) that violate legal provisions against customers.

Actions (login required)

View Item