Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Panjaitan, Putra Hamonangan (2026) Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan Di Perusahaan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (423kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (429kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (333kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (401kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (835kB)

Abstract

Perlindungan Hukum adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama Perlindungan Hukum di perusahaan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh tiap pekerja/buruh terutama bagi whistleblower (pelapor pelanggaran) di perusahaan. Kasus diskriminasi terhadap pekerja/buruh yang menjadi whistleblower harus ditindaklanjuti secara tegas. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan secara pasti kedudukan hukum dan perlindungan hukum dari pekerja/buruh yang melapor pelanggaran ketenagakerjaan dalam mendukung peran pengawasan ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan Undang-undang. Dengan melalui pengumpulan data sekunder yang mengacu terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Buku-buku ataupun literatur sebagai bahan hukum sekunder, serta jurnal & internet sebagai bahan hukum tersier. Juga melalui pengumpulan data primer seperti pengumpulan data dengan Wawancara bersama staf ahli biro hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini menunjukkan kesimpulan, bahwa kejelasan dari kedudukan hukum serta perlindungan hukum terhadap whistleblower harus ditegaskan secara jelas oleh pemerintah. Oleh karena ketidakjelasan terkait definisi dari whistleblower, tetapi penerapan whistleblowing system telah berjalan sehingga cara ini untuk menampung laporan ketenagakerjaan tergolong sia-sia, oleh karena tidak adanya kepastian dan perlindungan yang jelas dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Tindakan diskriminasi, tindakan pembalasan (retaliasi) terhadap pekerja/buruh yang mengungkap pelanggaran terjadi di perusahaan-perusahaan yang meletakkan fungsi whistleblowing system hanya sebagai sarana formalitas saja. Oleh karena tidak maksimalnya penerapan whistleblowing system, lalu peran pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan yang terhambat oleh pelaporan yang ditutup-tutupi pengusaha, sehingga mengakibatkan tidak teraliasasikannya lingkungan kerja yang baik. / Legal protection is a fundamental right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In particular, legal protection within companies is a fundamental right held by every worker, especially for whistleblowers within companies. Cases of discrimination against workers who act as whistleblowers must be dealt with firmly. The purpose of this study is to determine the exact legal status and legal protection of workers who report labor violations in support of labor oversight. This study was conducted as a normative legal study using a statutory approach. It involved the collection of secondary data based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Act, the Industrial Relations Dispute Resolution Act, and the Labor Act as primary legal sources. Books and other literature served as secondary legal sources, while journals and the internet served as tertiary legal sources. Primary data was also collected through interviews with expert staff from the Legal Bureau of the Ministry of Manpower. This study concludes that the government must clearly define the legal status of whistleblowers and ensure their legal protection. Due to the lack of clarity regarding the definition of a whistleblower, the implementation of the whistleblowing system has been ineffective as a means of receiving labor related reports, given the absence of certainty and clear protection under existing laws and regulations. Acts of discrimination and retaliation against workers who expose violations occur in companies that treat the whistleblowing system merely as a formality. Because the whistleblowing system is not fully implemented, the supervisory role of the Department of Labor is hindered by employers’ attempts to cover up reports, resulting in the failure to foster a healthy work environment.

Actions (login required)

View Item