KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

WIDODO, ARIS (2025) KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (DJPL) DAN BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) TERKAIT PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN. S2 thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (632kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (505kB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (454kB) | Request a copy
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (212kB)

Abstract

MoU kerap dianggap sebagai nota kesepahaman administratif yang tidak memiliki daya ikat hukum. Namun dalam praktiknya, MoU antara DJPL dan BP2TL memuat ketentuan yang menimbulkan hubungan hukum, seperti pelimpahan anggaran dan pembagian tanggung jawab kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) dalam perspektif hukum administrasi negara. Teori yang digunakan meliputi: Teori Pertanggungjawaban dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto, yang menegaskan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan aturan hukum dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang sah dan tertib. Penggunaan kedua teori ini didasarkan pada relevansinya dalam menilai keabsahan hubungan hukum antarinstansi serta akibat hukum dari pelanggaran isi MoU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU bukan perjanjian formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata, namun apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam konteks administrasi negara, substansi MoU DJPL-BP2TL telah menimbulkan hak dan kewajiban konkret, termasuk aspek pembiayaan dan pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, MoU tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kontrak administratif yang tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta dapat diuji dalam forum yuridis apabila terjadi wanprestasi.

Actions (login required)

View Item