PEMBERLAKUAN AIR RIGHT DALAM PEMANFAATAN RUANG UDARA UNTUK INVESTASI DI INDONESIA

Kartika, Mia Gisella (2026) PEMBERLAKUAN AIR RIGHT DALAM PEMANFAATAN RUANG UDARA UNTUK INVESTASI DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (346kB)
Preview	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (755kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya pemanfaatan ruang udara dalam sektor penerbangan, pembangunan, dan telekomunikasi yang belum diikuti dengan pengaturan hukum yang komprehensif mengenai air right di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan prinsip “complete and exclusive sovereignty” dan investasi udara di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu prinsip hukum udara internasional dalam pengaturan air right terkait dengan investasi di ruang udara. Penelitian ini menggunakan teori utilitarianisme dan teori kedaulatan negara (sovereign equality). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan literatur, menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam pengaturan ruang udara Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui Konvensi Chicago 1944, kebiasaan internasional, dan peran ICAO memberikan kerangka umum pemanfaatan ruang udara, namun belum secara spesifik mengatur air right. Di Indonesia, implementasi air right masih tersebar dalam berbagai sektor dan membutuhkan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum investasi. Dengan demikian, pengaturan air right perlu menyeimbangkan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi, serta perlindungan keamanan dan kepentingan publik. / The aviation, construction, and telecommunications sectors have not yet been followed by comprehensive legal regulations concerning air rights in Indonesia. The main issue in this research is the position of the principle of “complete and exclusive sovereignty” and air investment in Indonesia. Therefore, this study formulates two main research questions, namely the principles of international air law in regulating air rights related to investment in airspace. This study uses utilitarianism theory and the theory of state sovereignty (sovereign equality). The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and literature approach, using secondary data in the form of books, journals, and international legal documents. The analysis is conducted qualitatively to examine the relationship between international law and national law in regulating airspace The results of the study show that international law through the 1944 Chicago Convention, international custom, and the role of ICAO provides a general framework for the utilization of airspace; however, it does not specifically regulate air rights. In Indonesia, the implementation of air rights is still dispersed across various sectors and requires regulatory harmonization to provide legal certainty for investment. Therefore, the regulation of air rights needs to balance state sovereignty, economic interests, as well as security protection and public interests.

Actions (login required)

View Item