OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Saputra, Frengki (2026) OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (HalJudul_Daftarisi_DaftarGambar_DaftarTabel_Daftarlampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (702kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (488kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (685kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (436kB)
Preview	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (424kB) | Preview

Abstract

Implementasi peraturan tentang disiplin PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peraturan, kurangnya pengawasan, serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kedisiplinan PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Menggunakan yuridis normatif karena pendekatan dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi kebijakan disiplin PNS telah berjalan secara normatif dan procedural Implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi disiplin. Proses tersebut telah mencerminkan prinsip due process of law, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam administrasi kepegawaian. Penerapan sanksi disiplin menunjukkan dominasi kategori sedang dan berat Data empiris menunjukkan bahwa jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah penurunan jabatan/kelas jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggaran yang terjadi cenderung bersifat serius dan berulang, serta mencerminkan belum optimalnya fungsi preventif dalam sistem disiplin./The implementation of regulations regarding civil servant discipline at the Directorate General of Sea Transportation still faces various challenges. These challenges can stem from both internal and external factors, such as a lack of awareness and understanding of the regulations, inadequate supervision, and the lack of strict sanctions for disciplinary violations. Therefore, this study aims to determine the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation. This study will also analyze the factors influencing the implementation of these regulations and provide recommendations for improving civil servant discipline at the Directorate General of Sea Transportation. This research is a normative juridical study, which examines legal systematics, namely research whose primary objective is to identify definitions or legal bases. The normative juridical approach is used because it examines theories and concepts, as well as relevant laws and regulations. The research results showed that the implementation of the civil servant disciplinary policy has been carried out normatively and procedurally. The implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 within the Directorate General of Sea Transportation has been carried out in accordance with applicable legal provisions, particularly in the mechanisms for summons, examinations, and the imposition of disciplinary sanctions. This process has reflected the principles of due process of law, accountability, and legal certainty in personnel administration. The application of disciplinary sanctions shows a dominance of moderate and severe categories. Empirical data shows that the most common types of sanctions imposed are demotion/job class and honorable dismissal not at one's own request. This indicates that the violations that occur tend to be serious and repeated, and reflects the suboptimal preventive function of the disciplinary system.

Actions (login required)

View Item