KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF

Trisepta, Benny Diksen (2026) KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Absrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (483kB)
Preview	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview

Abstract

Lembaga konsinyasi ditetapkan dalam KUH Perdata sebagai mekanisme hukum bagi debitur yang ingin membayar utangnya, namun kreditur menolak atau tidak dapat dihubungi. Namun demikian, lembaga konsinyasi belum diadopsi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini tentu menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme penawaran pembayaran disertai penitapan (konsinyasi) dalam proses PKPU dalam rangka pelaksanaan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh debitur karena kreditur tidak kooperatif. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa pengembangan konsinyasi sebagai lembaga yang diakomodasi secara normatif dalam UU Kepailitan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hukum kepailitan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika praktik keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengevaluasi dan memberikan solusi terkait urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu: Pertama, apa Apa saja pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi? Kedua, mengapa perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Ketiga, bagaimana konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dokrinal (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) belum ditemukan, karena memang konsinyasi masih belum diakui sebagai lembaga hukum mandiri dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun SEMA, sehingga ada kekosongan hukum. Kedua, perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) untuk mengatasi kekosongan hukum, melindungi hak-hak kreditur dan debitur dan mempertegas kedudukan konsinyasi, sehingga dapat efisien secara ekonomi (berdasarkan teori economic analysis of law oleh Posner); adil secara filosofis dan substantif (berdasarkan teori FX Adji Samekto dan Thomas Aquinas); serta sah secara kontraktual berdasarkan teori Randy E. Barnett). Ketiga, konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU ialah terintegrasi satu atap di Pengadilan Niaga untuk perkara yang bermula dari Pengadilan Niaga dan penegasan definisi konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: Konsep Konsinyasi sebagai lembaga, UU Kepailitan, Responsif / The consignment institution is established in the KUHPerdata as a legal mechanism for debtors who wish to pay off their debts, but the creditors refuse or cannot be contacted. However, this consignment institution has not been adopted in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (UU Kepailitan dan PKPU). This create a legal void regarding the mechanism of offering payments accompanied by consignment in the PKPU process, particularly in the implementation of the homologation of a peace agreement by the debtor, due to non-cooperative creditors. Therefore, the author views the development of consignament as an institution normatively accommodated in the UU Kepailitan dan PKPU as a strategic step towards creating a bankruptcy law that is responsive and adaptive to societal needs and the dynamics of justice practices. This research aims to elaborate, evaluate and provide solutions regarding the urgency of updating the regulation of UU Kepailitan dan PKPU. This research is doctrinal (normative legal) using state, conceptual, comparative and case study approach. This research has three main question, First, what regulations exist regarding the consignment instituion in UU Kepailitan dan PKPU and SEMA that governs consignment. Second, why is there an urgency to update the regulation of consignment in UU Kepailitan dan PKPU. Third, how does the new concept of consignment address the practical needs of debt settlement in the PKPU process. The research findings show that: First, the consignment institution is not found in the UU Kepailitan dan PKPU, nor in the SEMA, because consignment has not been recognized as an independent legal institution in either of these laws, thus creating a legal void. Second, there is an urgent need to update the regulation of consignment in Law Number 37 of 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) to address the legal void, protect the rights of creditors and debtors, and clarify the position of consignment so that it can be economically efficient (based on Posner’s economic analysis of law), philosophically and substantively fair (based on the theories of FX Adji Samekto and Thomas Aquinas), and contractually valid (based on Randy E. Barnett’s theory). Third, the new concept of consignment in relation to the practical needs of debt settlement in the PKPU process is an integrated one stop approach in the Commercial Court for cases originating from the Commercial Court and the clarification of the consignment definition in the UU Kepailitan dan PKPU. Keywords: Consignment Concept as an institution, Bankruptcy Law, Responsive

Actions (login required)

View Item