ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM SIBER BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM (PUTUSAN NO. 196/PID.SUS/2022/PN.PBR)

WIGRHALIA, DINDA (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM SIBER BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM (PUTUSAN NO. 196/PID.SUS/2022/PN.PBR). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (342kB)
Preview	Text (BAB_III) BABIII.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (431kB) | Preview
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (300kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (253kB)
Preview	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB) | Preview

Abstract

Judul Tesis : Penegakan Hukum Siber Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus : Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr). Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex. Penegakan hukum tindak pidana cyberporn secara umum telah diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Untuk menanggapi perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan teknis dalam mengungkap pelaku yang menggunakan virtual private network (VPN) dan anonymous browsers seperti The Onion Router (Tor), yang membuat identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian bahan kepustakaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Maka berdasarkan Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, para terdakwa dihukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kata kunci : Penegakan Hukum, Siber, Tindak Pidana Kesusilaan dan Media Elektronik / Thesis Title: Cyber Law Enforcement for Perpetrators of Criminal Acts Against Morality Through Electronic Media (Case Study: Decision No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr). Cyber crime is a crime committed by a person, a group of people and a corporation (legal entity) by using or targeting a computer or computer system or computer network. This crime occurs in cyberspace (virtual) so that it has different characteristics from traditional crimes. One of the cyber crime problems that is also very disturbing and has received attention from various parties is the problem of cyber crime in the field of morality. The types of cyber crimes in the field of morality that are often expressed are cyber pornography (especially child pornography) and cyber sex. The law enforcement of cyberporn crimes in general has been regulated in Articles 281, 282 and 283 of the Criminal Code (KUHP), which explain the intentional destruction of decency in front of other people (one person is enough) who are present there not of their own free will. In response to technological developments, the government issued special regulations through Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), which was later amended by Law Number 19 of 2016. Law enforcement against cyberporn crimes in Indonesia still often faces various challenges. One of them is the technical challenge in uncovering perpetrators who use virtual private networks (VPNs) and anonymous browsers such as The Onion Router (Tor), which makes identifying the perpetrators very difficult. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. Criminal liability for perpetrators of crimes against morality through electronic media is an important aspect in law enforcement and justice. Therefore, based on Decision No. 196 / Pid.Sus / 2022 / Pn.Pbr, the defendants were punished as a form of accountability for their actions by imposing a criminal sentence on the Defendant therefore with imprisonment for 1 (one) year. Keywords: Law Enforcement, Cyber, Criminal Offenses Against Morality and Electronic Media

Actions (login required)

View Item