PERANAN KEMENTERIAN HUKUM GUNA PENGUATAN KOLABORASI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

DUDY DHARMAWAN, I NYOMAN (2025) PERANAN KEMENTERIAN HUKUM GUNA PENGUATAN KOLABORASI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. S2 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (499kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (559kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (445kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (501kB)
Preview	Text (BAB_V) BABV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (379kB) | Preview

Abstract

Hubungan yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia karena keseimbangan kewenangan di antara keduanya menentukan arah kebijakan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya masih kerap muncul persoalan berupa aturan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saling bertabrakan dan kondisi ini memicu konflik hukum serta menghambat penerapan kebijakan di lapangan sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sejalan dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan tersebut. Jumlah aturan yang terlalu banyak membuat regulasi terus bertambah dari sisi kuantitas dan pada saat yang sama mutu pengaturannya justru menurun sehingga kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidaksinkronan antaraturan dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam rangka membentuk peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dimestikan penguatan kolaborasi. Dalam hal ini tentu melibatkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan daerah untuk menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Kementerian Hukum mesti mampu membina kolaborasi yang terus menerus dengan instansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Setiap ASN sebagai pejabat atau pegawai pada instansi Pemerintah dari pucuk pimpinan sampai pelaksana mesti mempunyai pola pikir (mind set) serta membudayakan kolaborasi menjadi suatu sistem. Kata Kunci: Kolaborasi (Sinergitas), Sistem Hukum, Otonomi (Desentralisasi)/For Indonesia to function as a unitary state, the Central and Regional Governments must get along. The ongoing overlap between central and regional government legislation, which frequently results in legal disputes, ambiguity, and implementation gaps, is a problem in the practice of governance within the framework of the connection between the Central and Regional Governments. The research problem formulations are: How do obstacles arise in the harmonization of the Ministry of Law at the Central and Regional Government Levels? What is the ideal role of the Ministry of Law in strengthening the relationship between the Central and Regional Governments? This type of research is doctrinal or normative research. The approaches applied are the statute approach, comparative law approach, and conceptual approach. The sources and types of research data are secondary data. The results of the study indicate that the conditions that occur in the harmonization of the Ministry of Law at the Central and Regional Government Levels are caused more by too many overlapping regulations. There may be disharmony or disharmonious regulations because many regulations (overregulated) result in increased quantity but low quality. Collaboration is required to build the Ministry of Law’s ideal role in bolstering the Central and Regional Governments’ relationship. This naturally involves coordination, synergy, and a shared understanding of development priorities oriented toward community welfare. This collaboration also enables regions to become active partners in designing policies relevant to local conditions and potential. The Ministry of Law must be able to foster ongoing collaboration with both central and regional government agencies. Every civil servant (ASN), as an official or employee in a government agency, from top leadership to executives, must possess a mindset and cultivate collaboration as a system. Keyword: Collaboration (Synergy), Legal System, Autonomy

Actions (login required)

View Item